PPKM Darurat berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang pada kuartal satu tahun 2021 ini masih minus dibawah 1, yaitu sekitar 0,74 persen, kata Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Setia Mulyawan.
DARA – Padahal, lanjut Setia Mulyawan, pada kuartal dua ini diharapkan laju pertumbuhan ekonomi akan menjadi positif.
“Ketika Pulau Jawa kena PPKM Darurat, ya mungkin akan turun lagi aktivitas ekonominya karena adanya pembatasan-pembatasan termasuk pada sentra-sentra bisnis,” ujar Setia melalui sambungan telepon, Selasa (6/7/2021).
Akibat dari PPKM Darurat tentu akan menghambat ikhtiar pemulihan ekonomi yang selama ini digenjot oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan. Tapi untuk saat ini memang tidak ada pilihan lain, pemerintah harus memilih karena memang trade off-nya adalah antara ekonomi dan kesehatan masyarakat.
“Ini menjadi dilema, kalau gasnya dikencengin di sisi ekonomi, kesehatannya yang terancam, begitupun sebaliknya. Jadi, memang harus ada salah satu yang dikorbankan,” katanya.
Salah satu yang harus dilakukan, menurut Setia, segera melaksanakan akselerasi realisasi anggaran pemulihan ekonomi, mengingat sampai dengan pertengahan tahun ini realisasi anggaran pemulihan ekonomi nasional itu baru diangka 32 persen.
Mestinya sudah diatas angka tersebut, paling tidak sudah ada di angka 50 persen. Namun, karena situasi saat ini sudah darurat, maka agar beban pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berat seharusnya sektor-sektor anggaran yang diperuntukan untuk sektor-sektor yang langsung menyentuh masyarakat segera diakselerasi realisasinya agar bisa membantu setidaknya supaya tidak mengganggu konsumsi masyarakat.
“Yang harus dipikirkan terutama kelompok masyarakat yang selama ini pendapatannya hanya cukup untuk konsumsi saja, karena dengan sumber ekonomi yang dibatasi maka akan sangat terganggu. Mereka itu sangat rentan terhadap perubahan ekonomi, sehingga mereka inilah yang perlu mendapat perhatian khusus,” kata Setia.
Lain halnya dengan kelompok masyarakat yang selama ini sudah saving, mereka yang memiliki investasi misalnya, dengan kondisi seperti sekarang, aktivitas mereka masih bisa dijalankan meskipun sedikit terganggu, setidaknya masih bisa menutupi kebutuhan pokoknya.
Alternatif lain, dalam membantu kestabilan pertumbuhan ekonomi, bisa saja sektor perbankan memberikan kebijakan keringanan bagi masyarakat, misalnya kelonggaran reschedule pengembalian (restrukturisasi kredit) atau penurunan tingkat suku bunga. Karena jika tingkat suku bunga tinggi akan semakin berat bagi sektor riil, padahal sektor riil itulah yang selama ini menopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Disinggung terkait perlu atau tidaknya pemerintah menurunkan lagi bantuan sosial (Bansos), Setia mengatakan sejauh sasarannya tepat, menurutnya itu adalah salah satu cara yang harus pemerintah lakukan untuk membantu masyarakat yang rentan terhadap kebijakan PPKM Darurat.
“Bansos-bansos memang diperlukan saat ini, namun itu harus tepat sasaran. Jangan sampai kemudian salah memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang sesungguhnya tidak dalam kondisi sangat urgent,” katanya.
Kondisi pertumbuhan ekonomi yang lambat ini, kata Setia dimungkinkan akan terjadi hingga ke tahun depan dan sangat tergantung pada bagaimana efektifitas ikhtiar masyarakat dalam beberapa bulan ini, terutama saat kebijakan PPKM Darurat dilaksanakan.
“Biasanya kalau kebijakannya dilaksanakan sekarang, maka dua atau tiga bulan kedepan baru akan terasa dampaknya. Sesungguhnya kita berharap kebijakan itu akan memperkecil positivity rate di sektor kesehatan terutama penyebaran virus itu, walaupun kemudian resikonya ekonomi kita yang terganggu,” pungkasnya.***
Editor: denkur
