PPKM Diperpanjang Lagi, Anggota Legislatif dari PKS Minta Pemerintah Percepat Distribusi Bansos dan Insentif Secara Merata

Selasa, 10 Agustus 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly (Foto: Istimewa)

Anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly (Foto: Istimewa)

Pemerintah secara resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 hingga 16 Agustus 2021. Banyak catatan dan masukan dari berbagai pihak selama berlangsungnya kebijakan ini.


DARA – Anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly meminta kepada pemerintah untuk mempercepat kembali distribusi bantuan sosial kepada masyarakat. Penyaluran bansos secara tunai diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat.

Selain penyalurannya tentu harus tepat sasaran, pemerintah diminta juga untuk meningkatkan kualitas bantuannya yang kemarin sangat memprihatinkan, seperti beras yang buruk tidak layak untuk dikonsumsi.

“Masyarakat akan tenang di rumah saja dengan jaminan hak atas dasar kebutuhannya dipenuhi oleh pemerintah, bansos yang tepat sasaran dan kualitasnya perlu diperhatikan dan ditingkatkan,” ujar Junaidi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (10/8/2021)

Selain itu, Legislator Fraksi PKS ini menegaskan yang perlu diperhatikan lebih oleh pemerintah yaitu Usaha Mikro, usaha rakyat kecil yang terdampak akibat kebijakan ini.  Mereka kurang insentif dan cukup jauh dari jangkauan perbankan. Padahal persoalan utama mereka yaitu pada permodalan, pemasaran, dan bahan baku.

“Dilanjutkannya PPKM Level 4, pemerintah harus hadir memberikan pendampingan, berikan mereka akses dunia digital dan akses permodalan agar bisa survive,” kata Junaidi.

Anggota DPR dari Dapil Lampung II ini juga mengingatkan, selain insentif untuk UMKM yang ditingkatkan, pemerintah juga harus membayar insentif tenaga kesehatan yang masih belum dibayarkan khususnya di tingkat daerah.

“Masih banyak keluhan nakes yang insentifnya belum cair, pemerintah harus pastikan mereka mendapatkan haknya karena nakes berada di garda terdepan penanganan pandemi Covid,” ujar Junaidi.***

Editor: denkur

 

Berita Terkait

Pemda Provinsi Jawa Barat Mengawasi Pembongkaran Pagar Laut di Bekasi
Besti 2025 Dibuka Lagi Lho, Siapkan Syarat-syarat Ini
Pemprov Jabar Evaluasi Kerja Sama dengan PT TRPN Soal Pagar Laut Bekasi
Soal Pagar Laut Bekasi, KKP Beri Sanksi PT TRPN
HARI PERS NASIONAL 2025, Bey Machmudin: Membangun Sikap Kritis dan Berintegritas
Puncak Peringatan HPN 2025 di Riau, Menkomdigi: Momen Merayakan Keberanian, Integritas, dan Semangat Juang
Jaga Ekosistim TPA Saimukti, Penanganan Sampah Bandung Raya Dilakukan Kewilayahan
KAI Group Layani 39,08 Juta Penumpang Selama Januari 2025, Simak Data Berikut Ini
Berita ini 3 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 11 Februari 2025 - 22:27 WIB

Pemda Provinsi Jawa Barat Mengawasi Pembongkaran Pagar Laut di Bekasi

Selasa, 11 Februari 2025 - 13:04 WIB

Pemprov Jabar Evaluasi Kerja Sama dengan PT TRPN Soal Pagar Laut Bekasi

Selasa, 11 Februari 2025 - 12:54 WIB

Soal Pagar Laut Bekasi, KKP Beri Sanksi PT TRPN

Minggu, 9 Februari 2025 - 19:49 WIB

HARI PERS NASIONAL 2025, Bey Machmudin: Membangun Sikap Kritis dan Berintegritas

Minggu, 9 Februari 2025 - 16:49 WIB

Puncak Peringatan HPN 2025 di Riau, Menkomdigi: Momen Merayakan Keberanian, Integritas, dan Semangat Juang

Berita Terbaru