DARA | JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) akan mencopot jabatan Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, atau Kapolres jika mereka tak mampu menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di derah masing-masing. Ia tak ingin Karhutla 2015 kembali terjadi.
Penegasan tersebut ia sampaikan saat memberikan arahan penanganan karhutla, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8). Presiden Jokowi menegaskan bahwa pencegahan sangat penting dalam penanganan kebakaran, jangan sampai api membesar kemudian berupaya untuk dipadamkan.
Humas BNPB lewat bnpb.go.id, merilis Presiden juga memberikan atensi bahwa aturan main tetap sama dengan tahun 2015, terkait pencopotan apabila pangdam, kapolda, danrem, dandim, dan kapolres tidak dapat mengatasi masalah di wilayah masing-masing.
Menurut Presiden, pencegahan sangat penting dalam penanganan kebakaran. “Jangan sampai api membesar kemudian berupaya untuk dipadamkan.”
Ia menyebutkan, upaya pencegahan dilakukan dengan patroli dan deteksi dini. Selain itu, Jokowi meminta penataan ekosistem gambut agar tetap basah dan membuat embung sehingga saat kemarau gambut tidak kering.
Fase pencegahan menekankan juga menginstruksikan jika terjadi kebakaran sesegera mungkin untuk pemadaman sebelum api membesar. Operasi pemadaman tersebut, menurut dia juga, harus didukung penegakkan hukum oleh pihak kepolisian.
Pada pertemuan yang dihadiri unsur musyawarah pimpinan daerah (gubernur, pangdam, dan kapolda), Jokowi mengingatkan, untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam pemadaman sedini mungkin. Belajar dari pengalaman 2015 lalu, kerugian karthula menyebabkan kerugian hingga Rp 221 trilyun, dari luas lahan terbakar 2,6 juta ha.
“Kejadian ini jangan sampai terjadi lagi di seluruh wilayah Indonesia,” ujar dia.
Jokowi juga meminta tingkat karhutla setiap tahun harus turun. Jika dibandingkan pada 2016, jumlah titik panas atau hotspot tahun ini turun.
Namun demikian, jumlah tahun ini jika dibandingkandengan tahun sebelumnya naik. Presiden berpesan, jika tahun 2019 mulai ada lagi asap yang mengganggu negara tetangga, segera selesaikan dengan upaya yang maksimal.
“Sehingga kita tidak malu dengan negara tetangga yang kena dampak asap akibat kebakaran,” katanya.
Data Sipongi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan per hari ini, pada luas karhutla di seluruh wilayah sepanjang 2019 berjumlah 135.749 ha. Luas kebakaran tertinggi terjadi di NTT 71.712 ha, Riau 30.065 ha , Kepulauan Riau 4.970 ha, Kalsel 4.670 ha, dan Kaltim 4.430ha.
Luas karhutla dihitung berdasarkan analisis citra satelit landsat 8 OLI/TIRS yang di-overlay dengan data sebaran hotspot serta laporan hasil pengecekan lapangan terhadap hotspot dan laporan pemadaman yang dilaksanakan Manggala Agni.
Sementara itu jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan lebih dari 80% pada hari ini, berjumlah 20 titik. Rincian sebaran hotspot, di Pulangpisau 6 titik, Luwu Timur 4 titik, Kapuas 3 titik, Kotawaringin Timur 2 titik, Sambas 2 titik, Seruyan 1 titik, Berau 1titik, dan di Nganjuk 1 titik.
Menghadapi karhutla tahun 2019, Jokowi tetap menginstruksikan babinsa dan babinkamtibmas agar mengecek langsung jika ada hotspot dan jangan menunggu sampai api membesar. “Segera padamkan sebelum menjadi besar.”***
Editor: Ayi Kusmawan
