Melalui satu data tersebut, bisa memudahkan dalam penyusunan program. Semisal untuk menentukan program pembangunan jalan, kebijakan yang diambil berdasarkan data jalan rusak dari satu data.
DARA- Program pembangunan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB), mulai tahun 2023 mulai menggunakan satu data yang sudah terintegrasi.
Selama ini, data yang digunakan di Pemkab Bandung Barat masih bersifat sektoral sehingga data antara satu perangkat kerja, dengan yang lainnya berbeda.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan menyatakan, Pemkab Bandung Barat mengambil kebijakan agar berbagai data yang ada di perangkat kerja, seluruhnya sama.
Hal itu, sebagai salah satu langkah untuk menentukan kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan Pemkab Bandung Barat.
“Komitmen satu data ini, penting untuk Pemda dalam mengambil kebijakan-kebijakan dan menentukan program-prgram ke depannya,” ujar Hengky, usai acara Forum Satu Data KBB di Hotel Mason Pine, Kotabaru Parahyangan-Padalarang, Senin (31/1/2022).
Satu data inipun, bisa dimanfaatkan oleh para kepala desa, bahkan dewan untuk menentukan berbagai kebijakannya.
Ia juga menyatakan, selama ini data yang ada terkesan tumpang tindih antara perangkat kerja satu dengan yang lainnya. Karena masing-masing perangkat kerja, melakukan pendataan dengan pendekatan metode berbeda-beda.
Lebih jelas ia mengatakan, tata kelola data dan informasi untuk perencanaan pembangunan di KBB masih menghadapi berbagai permasalahan.
Data yang beragam, tidak terpadu, belum terintegrasi, masih tersebar di masing-masing perangkat daerah. Faktor lainnya, mengumpulkan data dari masing-masing perangkat daerah karena ketidakinginan untuk saling membagi data, lantaran masih dianggap dapat mengurangi keunggulan kompetitif perangkat daerah di mata pimpinan.
Selain itu, tidak adanya penanggungjawab yang langsung menangani ketersediaan data dan tidak adanya otoritas yang jelas bagi pengumpul serta penyedia data. Satu lagi faktor penyebabnya adalah data yang tidak terbaru, masih menggunakan data lama.
Maka tidak heran, jika hasil datanyapun mengalami perbedaan. Oleh sebab itu, pihaknya berkeinginan agar berbagai data yang ada di Pemda KBB, sama.
“Desember kemarin (tahun 2021) saya telepon Pak Kaban (Kepala Bapelitbangda, Asep Wahyu), saya mau KBB punya satu data. Saya minta Januari ini harus selesai, dan Alhamdulillah selesai juga,” ungkapnya.
Melalui satu data tersebut, bisa memudahkan dalam penyusunan program. Semisal untuk menentukan program pembangunan jalan, kebijakan yang diambil berdasarkan data jalan rusak dari satu data.
Hengky berharap, dengan adanya forum satu data, pihaknya meminta perhatian kepada seluruh kepala perangkat daerah, termasuk camat sebagai tim koordinasi forum satu data agar berkomitmen dalam menyukseskan penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat KBB.
“Semuanya harus menjalankan fungsi sesuai dengan perannya sebagai koordinator forum satu data, pembina data, wali data, dan produsen data,” tegasnya.
Kepala Bapelitbangda KBB, Asep Wahyu menyebutkan, Forum Satu Data tersebut dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Unsur Satu Data di tingkat KBB ini terdiri dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai Wali Satu Data, Dinas Kominfotik (Wali Satu Data), produsen SKPD yang bersangkutan dengan Koordinator Forum Satu Data oleh Bapelitbangda.
“Semua dinas itu produsen data sebenarnya. Nah Bapelitbangda sebagai koordinator forum satu data berkewajiban mengsinkronkan data itu, agar jadi satu,” bebernya.
Asep juga menyebutkan, satu data tersebut tahun depan sudah bisa dijadikan basis data. Bisa dipergunakan dalam penyusunan berbagai program di KBB.
Menurutnya, perencanaan program pembangunan tahun 2024 dimulai dari Desember 2023, yang sebelumnya harus sudah disepakati.
“Pendataan ini, tidak berhenti. Sekarang data sudah hasil, nanti Pebruari untuk 2024 ini data butuh apa saja. Jadi dirinci terus, kita tidak berhenti,” pungkasnya.
Editor: Maji
