Program Rutilahu di Bandung Barat tahun ini mandeg. Ternyata ini penyebabnya.
DARA | Program Rutilahu itu anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KBB.
‘Kok bisa mandeg? Ternyata Pemkab Bandung Barat tidak menyediakan dana pendampingan yang nilainya hanya sekitar Rp300 jutaan.
Ketua Paguyuban Pejuang Peduli Pembangunan Kabupaten Bandung Barat (P4KBB), Yacob Anwar Lewi mengatakan, miris juga banyak rumah warga yang ambruk belum tersentuh dana rutilahu.
APBD KBB, lanjut Yacob, malah digunakan kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting untuk masyarakat.
“Jika dilihat nominalnya anggaran sejumlah itu tidak terlalu besar dibanding anggaran buat kepentingan lainnya,” kata Yacob di Padalarang, Kamis (9/11/2023).
Lagipula, kata Yacob, program Rutilahu tersebut merupakan program yang sudah termasuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Akur.
Pemkab Bandung Barat pada era kepemimpinan Akur, berjanji akan mengalokasi dana untuk pembangunan sekitar 21.000 an rutilahu. Namun, janji politik itu masih jauh dari harapan karena baru terealisasi sekitar 8.000-an. Itupun anggarannya bersumber dari APBD Propinsi dan Pusat
Seharusnya menjadi skala prioritas, seperti pengadaan air bersih yang dibutuhkan masyarakat saat ini.
Begitu juga dana-dana lainnya yang sudah tercantum di RPJMD tersebut.
“Kita juga melihat, dana-dana lainnyapun tidak ada seperti dana pembinaan olah raga, dana kepemudaan dan kemasyarakatan juga,” tutur Yacob.
Penasihat P4KBB, Eman Sulaeman menyoroti tentang fungsi pengawasan dewan terkait pembangunan rutilahu yang gagal dilaksanakan.
“Kalau memang masalah pengawasan, saya berpikir dewan itu tokoh yang punya massa. Kenapa tidak dibantu pengawasannya oleh konstituennya,” ujarnya.
Ia berharap banyak, dewan KBB mendorong penuh untuk pembangunan rutilahu tersebut, sehingga tidak lagi ada alasan tidak teranggarkan.
Terpisah, Ketua Komisi 3 DPRD KBB Iwan Ridwan mengungkapkan jika pihaknya telah mendengar penjelasan dari Kepala Dinas Perkim KBB, Ani Rosyani tentang persoalan dana rutilahu sebenarnya.
Pada masa Kepala Dinas Perkim lama, pengajuan anggaran rutilahu tidak disertai dengan dana pendampingannya.
“Hasil rapat dengan Komisi 3, untuk dana rutilahu tahun 2023 dianggarkan per unitnya Rp15 juta, tanpa dana pendampingan. Tapi untuk dana pendampingan itu tidak tersampaikan pada kami, sehingga kami pikir itu sudah ingklud di dalamnya,” kata politisi dari PDIP ini.
Kemudian di pertengahan tahun 2023, pihaknya mempertanyakan lagi realisasi pembangunan rutilahu yang anggarannya bersumber dari APBD KBB.
Namun karena tidak ada dana pendampingan, maka pembangunan rutilahu tersebut tidak bisa dilaksanakan.
“Kami kaget, kan tidak bisa ujug-ujug, anggaran Rp390 juta disediakan,” ujar Iwan.
Berdasarkan pengakuan dari Dinas Perkim sebenarnya, anggaran pendampingan itu sudah diajukan pada saat pembahasan APBD 2023 secara varsial. Namun tidak direalisasikan oleh TAPD.
Sekarang ada celah menggeser anggaran pengadaan lahan tanah, yang bisa dialihkan untuk pendampingan rutilahu tersebut
“Secara teknis, untuk pelaksanaan pembangunannya bisa dibagi per wilayah. Insha Allah kita optimis bisa direalisasikan tahun ini juga,” kata Iwan.
Ia menegaskan, pembangunan rutilahu tersebut sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat bagi warga kurang mampu.
Selanjutnya, Komisi 3 DPRD KBB, mendorong Pemkab Bandung Barat agar menambah pembangunan rutilahu dari 160 unit menjadi 300 unit.
“Mudah-mudahan saja, Perkim bisa menambah lagi dari APBD provinsi dan anggaran pusat sehingga jumlahnya bisa jadi dua kali lipat,” tuturnya.
Editor: denkur
