Jangan sampai pembangunan IKN hanya akan menguntungkan oligarki dan para petualang bisnis dan politik, sementara rakyat akan menanggung hutang. Meski barangkali sebagian besar rakyat akan memiliki kebanggaan atas IKN barunya itu.
Ibu Kota Negara Republik Indonesia, Nusantara sudah tak bisa ditawar-tawar lagi. Nusantara sebagai pengganti Ibu Kota Negara Jakarta sah sudah.
Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) sudah diberlakukan. Dalam undang undang itu dinyatakan IKN pindah dari Jakarta ke Panajam Timur Kalimantan Timur dengan nama Nusantara.
Nusantara terletak di wilayah Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Nama Nusantara katanya dipilih dari sekitar 80 nama lain yang diusulkan sejumlah pihak. Nama yang diusulkan itu diantaranya Negara Jaya, Nusantara Jaya, Nusa Karya, Nusa Jaya, Pertiwipura, Cakrawalapura, dan Kertanegara.
Namun Nusantara lantas yang dipilih Presiden Jokowidodo dan disettujui DPR. Alasanya nama Nusantara sudah dikenal sejak dulu, dan menjadi ikonik secara internasional.
Bahkan sebagian besar rakyat Indonesia tercerminkan dan tergambarkan kenusantaraan.
Nusantara yang dikenal sejak ratusan tahun lalu itu boleh dikatakan sebuah konseptualisasi atas wilayah geografi, yang didalamnya terdapat banyak nusa atau pulau-pulau dan disatukan oleh lautan.
Diakui atapun tidak soal ini, menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara maritim. Sejak jaman kerajaan di Nusantara, baik Sriwijaya maupun Majapahit pengakuan kemajemukan geografis sekaligus melandasi kemajemukan budaya etnis sudah diakui seejumlah negara ataupun kerajaan sahabat saat ini.
Nah inipula yang barangkali mengguatkan atas pilihan nama IKN dipilih Nusantara.
Presiden Jokowidodo karena itu sudah memancangkan proses pembangunan IKN akan berlangsung sampai 2045. Mengacu buku saku pemindahan IKN, tahapan pembangunan ibu kota baru dilakukan pada 2020-2024.
Pambangunan itu meliputi infrastruktur utama seperti Istana Kepresidenan, Gedung MPR/DPR, dan perumahan di area utama IKN.
Kemudian pemindahan ASN/PNS tahap awal seperti TNI, Polri, dan MPR. Pada tahap awal juga ditargetkan infrastruktur dasar utama selesai dibangun dan beroperasi, seperti air hingga energi untuk 500 ribu penduduk di tahap awal.
Sedangkan Titik Nol dari IKN Nusantara itu berada di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.
Untuk membangun semangat spritualisme IKN Nusantara itu, seluruh gubernur harus memberikan tanah dan air dari daerah masing masing.
Prosesinya adalah para gubernur membawa tanah dan air dari masing-masing wilayah di mana diambil dari titik-titik lokasi yang tentunya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing dan budaya masing-masing.
Lantas di Nusantara para gubernur akan menyerahkan kepada Presiden dan kemudian presiden menyatukanya kedalam sebuah gentong. Gentong itu, berisi tanah dan air dari 34 provinsi.
Sudah tentu prosesi ini dibuat sedemikian sakral agar memiliki khidmat. Namun di sisi lain, pro dan kontra atas pemindahan IKN ini masih terus bergulir.
Banyak alasan atau argumen bagi yang kontra untuk terus menggulirkan kritiknya. Bagi yang pro beribu argumen untuk membantahnya bahkan memberikan pembenaran bahwa langkah pemindahan IKN itu sebagai langkah strategis untuk kejayaan bangsa.
Dibalik itu semua selayaknya rakyat Indonesia mecermati pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di sana.Sebab dana pembangunan IKN bukanlah dana yang tanpa resiko apalagi dana tersebut terselip ada diantaranya dana rakyat.
Jangan sampai pembangunan IKN hanya akan menguntungkan oligarki dan para petualang bisnis dan politik, sementara rakyat akan menanggung hutang. Meski barangkali sebagian besar rakyat akan memiliki kebanggaan atas IKN barunya itu.***
