Guna menekan penyebaran Covid-19 dilakukan pembatasan kegiatan masyarakat. Hal ini berdampak terhadap meningkatnya jumlah pengangguran, termasuk di Kota Bandung.
DARA – Namun begitu, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyoroti anggaran program penyuluhan dan bimbingan jabatan bagi pencari kerja dihilangkan menjadi nol.
“Semula anggarannya juga tidak besar hanya sekitar Rp27 juta, tapi di Kota Bandung ini semakin banyak pencari kerja, bukankah mereka justru membutuhkan penyuluhan dan pembimbingan,” ujar anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PSI, Erick Darmajaya, dalam konferensi pers secara virtual, Selasa (14/9/2021).
Erick menuturkan, masalah pengangguran saat ini terjadi karena pembatasan kegiatan masyarakat demi menekan pandemi Covid-19. Namun terjadi pengurangan anggaran dalam mendukung upaya dalam penyelesaian masalah penggangguran di Kota Bandung.
Dia menyebut, seluruh anggaran untuk Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online yang semula sebesar Rp46 juta, juga sama sekali dihilangkan menjadi nol. Demikian pula dengan anggaran Job Fair atau Bursa Kerja dari semula Rp555 juta dipangkas Rp327 juta menjadi hanya Rp227 juta.
“Bagaimana Pemerintah Kota Bandung dapat membantu para pencari kerja? Kalau kita kembali melihat sasaran meningkatnya penempatan kerja, kami lihat perubahan anggaran yang diajukan sama sekali tidak sesuai dengan sasaran itu. Padahal, rakyat sangat membutuhkan peranan Pemerintah Kota Bandung,” cetusnya.
Sementara itu, Ketua DPD PSI Kota Bandung Yoel Yosaphat menilai, kondisi saat ini berdampak berat kepada seniman dan budayawan. Akan tetapi, terjadi pemangkasan hingga Rp 3,62 miliar atas pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota.
Demikian juga, terjadi pemangkasan anggaran kegiatan program pengembangan kesenian tradisional hingga Rp585 juta.
“Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tidak melakukan pemangkasan secara internal, dalam program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, anggaran masih di Rp26,1 miliar, malah bertambah Rp11 juta,” ujarnya.
Dia mengaku, sektor pariwisata tidak bisa berbuat banyak karena memang masih ada pembatasan, dan kemungkinan masih berlangsung sampai akhir tahun.
Pihaknya mempertanyakan terkait ekonomi kreatif, dimana dalam rencana APBD, muncul kegiatan penyediaan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif. Bentuknya terutama belanja modal gedung dan bangunan baru, nilainya Rp1,77 miliar. Tetapi pengembangan ekosistem ekonomi kreatif dipangkas Rp1 miliar, utamanya pada Pengembangan Sistem Pemasaran.
“Jadi, bangunan dibuat tapi pemasaran dikurangi. Bagaimana kelangsungan ekonomi kreatif jika tidak dibantu pemasarannya oleh Pemerintah Kota Bandung,” ujarnya.***
Editor: denkur
