Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) gelar demo di halaman gedung DPR RI, Rabu kemarin. Bagaimana hasilnya?
DARA | Dalam demo yang ketiga kalinya itu, ribuan kepala desa menuntut pengesahan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2024 tentang Desa.
Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, DPR telah sepakat akan melanjutkan pembahasan revisi UU Desa usai pelaksanaan Pemilu 2024.
“Saat Rapat Paripurna, kita sudah sepakat, kan ini situasinya sedang Pemilu, jadi kita akan lanjutkan sampai selesai Pemilu nanti yang ini tinggal dua minggu lagi,” ujar Puan, seperti dikutip dari situs resmi DPR RI, Kamis (1/2/2024).
Puan mengatakan, semua itu untuk menghindari konfik kepentingan yang akan membuat kades ikut terpolitisasi.
“Kami di DPR nggak mau ada tarik menarik, kami mau dari kepala desa itu adalah aspirasi Indonesia. Saya sebagai Ketua DPR, nggak mau kepala desa ditarik ke sana, ke sini. Intinya kepala desa untuk kesejahteraan desa,” tuturnya.
Puan mengatakan itu semua saat ia ‘dicegat; sejumlah kepala desa dalam kunjungan kerjanya di Kalten Jawa tengah, Selasa 30 Januari 2024.
Puan meminta para kades bersabar dan mengajak agar turut serta menyukseskan Pemilu 2024.
Menurutnya bukan berarti revisi UU Desa tidak penting, namun diperlukan kondusivitas untuk menghasilkan produk legislasi yang berkualitas.
“Kita semua punya tanggung jawab bagaimana menyukseskan Pemilu. Saya punya tanggung jawab, bapak punya tanggung jawab di desa. Jadi mari kita sama-sama agar bagaimana Pemilu bisa berjalan damai,” ujar Puan.
Editor: denkur
