DARA | JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengaku mendapati 78 ribu hektar lahan nganggur di daerah ini. Kondisi tersebut, akibat warganya tidak tahu jenis tanaman yang cocok untuk ditanam di lahan seluas itu.
Untuk mengatasi salah satu masalah lahan perkebunan ini, ia mencoba menghadirkan Sistem Informasi Peta Peruntukan Lahan Perkebunan (Si Perut Laper). Sistem ini, nanti akan memverifikasi komoditas dengan dimensi geografis lokasi lahan atau sebaliknya.
“Di Jawa Barat ini kami masih mendapati ada sampai 78 ribu hektar lahan ‘nganggur.’ Mengapa? Karena warganya tidak hafal mau menanam apa, jenis apa, laku apa tidak,” katanya, saat mempesentasikan mempresentasikan inovasi Pemprov Jawa Barat ini dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yang digelar Kementerian Pendayagunaan Negara Aparatur dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) RI, di Jakarta, kemarin.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mempresentasikan inovasi Pemprov Jawa Barat itu kepada tim panel independen di Ruang Rapat Sriwijaya I KemenPAN-RB, Jakarta, Dalam presentasinya, ia menyatakan, Tanah Pasundan mempunyai lahan subur dan cocok untuk perkebunan, baik di dataran rendah, sedang, atau tinggi.
Tapi, lanjut dia, potensi tersebut belum dimanfaatkan optimal. Hal itu terlihat dari keluh kesah petani soal hasil produksi yang rendah.
Persoalan tersebut, menurut gubernur, muncul karena komoditas yang ditanam tidak sesuai dengan kondisi lahan. Karena itu, pihaknya memberikan solusi dengan menghadirkan Si Perut Laper.
Situasi tersebut berimbas pada masalah lingkungan, karena kesalahan menanam komoditas akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Ia mencontihkan, menanam sayuran di wilayah pegunungan yang dapat mengakibatkan longsor.
Contoh kasus itu terjadi karena minimnya informasi. Menurutdia, dengan Si Perut Laper, para pelaku pertanian dapat menyesuaikan jenis komoditas dengan kondisi lahan serta waktu penanaman.
Dia berharap link-and-match tersebut meningkatkan jumlah produksi sekaligus melestarikan lingkungan. Dia juga menyatakan, Si Perut Laper berkontribusi besar mewujudkan misi Pemprov Jawa Barat, yakni Petani Juara.
Ia menambahkan, ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya, Si Perut Laper mampu membuka lapangan kerja, meningkatkan produksi dan mutu produk, dan sesuai dengan kearifan lokalnya. “Sebelum dan sesudah (aplikasi Si Perut Laper) sangat signifikan. Sebelumnya, tanah nganggur sekarang sangat bermanfaat, sebelumnya warga tidak ada kerjaan sekarang sibuk di kebun, sebelumnya lingkungan rusak, sekarang lebih baik,” katanya.
Jabar.go.id melansir, Si Perut Laper menampilkan informasi kesesuaian lahan dan komoditas mulai dari lahan sesuai (S1), cukup sesuai (S2), kurang sesuai (S3), dan tidak sesuai (N). Tak hanya itu, Si Perut Laper juga dirancang untuk memperlihatkan faktor pembatas untuk kelas lahan di luar S1.
Sistem ini juga mampu memberikan solusi rekayasa faktor pembatas melalui rekomendasi pengelolaan lahan secara mekanik dan vegetative. Informasi tersebut diharapkan dapat menjawab pertanyaan petani dalam memanfaatkan lahan secara optimal.
Kehadiran Si Perut Laper berkorelasi positif terhadap peningkatan penggunaan lahan tanam S1. Sebelum Si Perut Laper hadir, pada 2015, sebanyak 80% (390.534 Ha) dari luas tanam 488.167 Ha, komoditas perkebunan ditanam pada lahan di luar S1. Setelah Si Perut Laper hadir, pada 2016 hingga saat ini, terjadi peningkatan arah pemanfaatan lahan S1 sebesar 40% dan penurunan arah pemanfaatan lahan S2 dan S3 sebesar 60%.
Peningkatan penggunaan lahan S1 dan penurunan penggunaan lahan S2 dan S3 menjadi indikator keberhasilan Si Perut Laper. Meski demikian, gubernur tidak menampik, masih ada petani Jawa Barat yang tidak melek digital. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, Pemprov Jawa Barat mengombinasikan Si Perut Laper dengan Desa Digital, yang jadi salah satu upaya gerakan membangun (Gerbang) Desa.
Selain itu, Pemdaprov Jawa Barat menginstruksikan para perangkat desa untuk menyampaikan informasi terkait penggunaan Si Perut Laper kepada para petani atau warga desa melalui infrastruktur digital yang ada di desa. “Aplikasi ini bottom-up. Jadi, ada penyuluh desa terlibat, kepala desa terlibat, kepala dinas terlibat, pebisnis, tidak hanya petani, bahkan nanti hasil kebunnya bisa juga dijual secara digital.”***
Editor: Ayi Kusmawan
