Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) mencanangkan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Pusdiklatpassus Tahun 2022.
DARA – Pencanangan WBK dan WBBM tersebut diselenggarakan di Gedung Sudirman, Komplek Pusdiklatpassus Jalan Raya Batujajar, Kabupaten Bandung Barat (KBB) Jawa Barat (Jabar), Selasa (22/2/2022).
Hadi dalam kesempatan tersebut, Inspektur Pemprop Jabar Eni Rohyani, Pelaksana Harian (PLH) Ombudsman RI Propinsi Jabar, Dominikus Dalu S, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM KBB Hernawan, Wakil Ketua Bidang Humas PWI Jabar, Sandy Ferdiana, Kasi Intelejen Kejari Kota Cimahi Dhevid Setiawan, Danramil Batujajar Kapten Inf Ida Bagus, perwakilan Polres Cimahi Kompol Yanto serta undangan lainnya
Komandan Pusdiklatpassus Brigjen TNI Thevi A. Zebua menyatakan, berkomitmen secara bersama-sama untuk mendukung pembangunan zona integritas, bebas dari korupsi dan birokrasi bersih melayani di lingkungan Satuan Kerja (Satker) Pusdiklatpassus tahun 2022.
“Pada hari ini, kita akan bersama-sama melaksanakan kegiatan pencanangan pembangunan zona integritas menuju WIlayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani,” ucap Thevi.
Ia juga mengatakan, Zona Integritas merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah, agar pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM. Khususnya dalam hal pencegahan korupsi, peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik.
Reformasi Birokrasi yang dicanangkan pemerintah, merupakan salah satu upaya untuk pencapaian good governace. Selain itu, Reformasi Birokrasi juga merupakan pembaharuan serta perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.
Hal itu terutama menyangkut asfek-asfek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia (SDM). Melalui Reformasi Birokrasi, kata Thevi, penataan sistem penyelenggaraan pemerintah bisa efektif dan efisien
“Reformasi Birokrasi ini, menjadi tulang punggung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tandasnya.
Menurutnya, Reformasi Birokrasi di lingkungan pemerintahan tersebut sejalan dengan Reformasi Birokrasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD). Program Reformasi Birokrasi TNI AD, pada hakekatnya merupakan komitmen TNI AD untuk memposisikan dan mengoptimalkan peran dan fungsi serta tugasnya secara tepat dalam hubungan antar intansi atau lembaga.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Reformasi Birokrasi di TNI AD ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
Melalui pengawasan yang lebih baik dalam upaya meningkatkan pelayanan publik.
“Saya mohon do’a dan restu serta dukungannya dari seluruh pihak, pada tahun 2022 Pusdiklatpassus membangun Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM,” pungkasnya.***
Editor: denkur
