Kegiatan Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Bandung sudah diawali dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang ditandatangani oleh semua OPD disaksikan Bupati pada tahun 2021.
DARA| Puskesmas Ciparay, Kabupaten Bandung mendapatkan Predikat Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Hal itu terungkap pada acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Reformasi Birokrasi (RB), serta Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2023, di Bali Rabu (6/12/2023).
Bupati Bandung, Dadang Supriatna hadir secara langsung didampingi Sekretaris Daerah, Cakra Amiyana dan Kepala Puskesmas Ciparay untuk menerima penghargaan. Penghargaan tersebut diberikan Wakil Presiden RI, Ma’Ruf Amin disaksikan Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas beserta sejumlah pejabat dari kementerian lainnya.
Bupati Dadang mengungkapkan kegembiraannya atas prestasi yang diraih Puskesmas Ciparay sebab hal tersebut membawa Kabupaten Bandung secara bertahap berhasil memiliki wilayah Menuju WBK. Prestasi ini sekaligus menjadi bukti nyata Pemerintah Kabupaten Bandung dalam menerapkan reformasi birokrasi (RB) yang berdampak bagi masyarakat.
Bupati Dadang mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Kepala Puskesmas Ciparay dan jajarannya, serta camat, sekcam, dan ASN di Kabupaten Bandung. Menurutnya, penghargaan tersebut akan menambah motivasi.
Ia juga berharap agar ke depannya, setiap unit OPD dan juga para camat dan kepala desa di Kabupaten Bandung bisa mendapatkan penilaian WBK sehingga akhirnya Kabupaten Bandung bisa menjadi Zona Integritas (ZI) di kancah nasional.
Bupati Dadang juga berharap agar Kabupaten Bandung bisa cepat menyesuaikan diri dalam melaksanakan RB sesuai dengan arahan presiden, yakni RB yang berdampak, lincah, dan cepat.
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir, terutama dalam capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah. Kabupaten Bandung juga berhasil meraih Penghargaan Zona Integritas, menunjukkan komitmen pimpinan dan jajaran instansi untuk mewujudkan WBK.
Kegiatan Pembangunan Zona Integritas di Kabupaten Bandung sudah diawali dengan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang ditandatangani oleh semua OPD disaksikan Bupati pada tahun 2021. Lalu pada tahun 2022, Kabupaten Bandung akhirnya mengusulkan ZI menuju WBK.
Wakil Presiden Indonesia, Ma’ruf Amin yang hadir pada acara tersebut menyoroti perubahan signifikan dalam penyelenggaraan RB selama hampir dua dekade terakhir. Meskipun terdapat kemajuan positif, masih ada tantangan nyata yang masih harus diatasi bersama, seperti rendahnya persentase pemkab/pemkot yang memiliki indeks RB “Baik”, RB yang belum berdampak pada pencapaian target pembangunan nasional, dan masih adanya tindak pidana korupsi.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menekankan pentingnya aspek pelayanan publik dalam penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dengan memberikan pelayanan publik secara digital. Untuk itu, ia meminta Menteri PANRB untuk memastikan keberhasilan pencapaian indeks RB, indeks SAKIP, dan Zona Integritas disertai perbaikan tata kelola pemerintahan yang nyata.
Ia juga mendesak untuk memperkuat keberlanjutan RB, percepat transformasi birokrasi berbasis digital terintegrasi, dan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya pengembangan MPP digital.
Selain itu, peningkatan kualitas birokrasi kita sudah mendapat penilaian positif dari dunia internasional. Saat ini Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 214 negara dalam Worldwide Governance Indicators (WGI) menurut Bank Dunia. Hal ini menjadi dorongan untuk terus berbenah.
Penghargaan dan apresiasi diberikan sebagai bentuk motivasi bagi instansi yang telah mencapai predikat “Baik” untuk pelaksanaan RB dan SAKIP, serta unit kerja instansi yang telah ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, sehingga Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap semoga capaian ini menjadi inspirasi bagi instansi lainnya untuk terus melakukan terobosan dalam reformasi birokrasi untuk kepentingan masyarakat.
Editor: Maji
