Raker Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Perjuangkan Baca Tulis Al-Quran Masuk Perda Penyelenggaraan Pendidikan

Kamis, 8 September 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi gelar Rapat Kerja Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Gedung Islamic Center, Kamis (8/9/2022).(Foto: dian/dara.co.id)

Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi gelar Rapat Kerja Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Gedung Islamic Center, Kamis (8/9/2022).(Foto: dian/dara.co.id)

Raker yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara tersebut menghadirkan MUI, Kemenag, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum dan Ham, Baznas, dan sejumlah Ormas Islam.


DARA- Komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi gelar Rapat Kerja pembahasan hasil fasilitasi Provinsi Jawa Barat Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 9 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, di Gedung Islamic Center, Kamis (8/9/2022).

Raker yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara tersebut menghadirkan MUI, Kemenag, Dinas Pendidikan, Bagian Hukum dan Ham, Baznas, dan sejumlah Ormas Islam.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara mengatakan, rapat kali ini membahas rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang mana didalam Raperda tersebut tercantum tentang pendidikan baca tulis Al-Qur’an.

“Didalam Raperda pendidikan ada satu Bab dari hasil FGD (Forum Group Discusion) diinginkan oleh masyarakat agar baca tulis Al-Qur’an ini masuk dalam perda untuk ditindaklanjuti melalui kurikulum yang ada di SD dan SLTP,” papar Yudha.

Menurut Yudha setelah sebelumnya dilakukan pembahasan awal atas Raperda ini dan dikirimkan ketingkat Provinsi. Hasil evaluasi dari Biro Hukum Provinsi Jabar menyatakan bahwa pendidikan baca-tulis Alquran ini tidak bisa dicantumkan dalam Raperda dikarnakan secara absolute melalui undang-undang.

“Tadi kita bahas dan kita sampaikan kepada para alim ulama dan organisasi Islam hasil evaluasi Gubernur tersebut” jelas Yudha.

Selain itu Yudha menyampaikan, ada masukan dari Kabag Hukum agar hal ini dibahas kembali bersama Biro Hukum Provinsi Jabar, karena Perda ini adalah muatan lokal baca tulis Al-Qur’an guna mendapatkan penjelasan yang lebih konkrit dan jelas agar kita bisa pahami bersama.

” DPRD Kabupaten Sukabumi Akan tetap berkomitmen terhadap Raperda ini, agar Bab tentang baca tulis Qur’an ini dapat direalisasikan di Kabupaten Sukabumi ,” tegas Yudha.

 

Editor: Maji

Berita Terkait

Presiden Prabowo Tegaskan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia Dukung Ketahanan Ekonomi Nasional
Pemerintah Percepat Program MBG, Dorong Peran Koperasi dan Industri Susu Lokal
Universitas Paramadina Gelar Presidential Lecture Bersama Susilo Bambang Yudhoyono
Presiden Prabowo Resmikan Pegadaian sebagai Bank Emas Pertama di Indonesia
Rusak Akibat Pergerakan Tanah, PU Sukabumi Perbaiki Jalan Cikaso-Ciguyang
Diduga Embat Dana Desa, Seorang Kuwu di Cirebon Dituntut Tujuh Tahun Penjara
Daftar Kloter Jemaah Haji Asal Garut Sudah Dirilis, Terbagi dalam Lima Kloter Pemberangkatan
Dukung Program Ketahanan Pangan, Pemkab Cirebon Panen Raya Jagung
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 27 Februari 2025 - 12:56 WIB

Presiden Prabowo Tegaskan Layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia Dukung Ketahanan Ekonomi Nasional

Kamis, 27 Februari 2025 - 12:52 WIB

Pemerintah Percepat Program MBG, Dorong Peran Koperasi dan Industri Susu Lokal

Kamis, 27 Februari 2025 - 12:40 WIB

Presiden Prabowo Resmikan Pegadaian sebagai Bank Emas Pertama di Indonesia

Rabu, 26 Februari 2025 - 20:31 WIB

Rusak Akibat Pergerakan Tanah, PU Sukabumi Perbaiki Jalan Cikaso-Ciguyang

Rabu, 26 Februari 2025 - 19:36 WIB

Diduga Embat Dana Desa, Seorang Kuwu di Cirebon Dituntut Tujuh Tahun Penjara

Berita Terbaru