Jika memakai sistem zakat dalam menjalankan roda pemerintahan berarti fungsi pemerintah hanya sebagai amilin yaitu yang mengatur serta menyalurkan anggaran supaya tepat sasaran terhadap masyarakat kecil. Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur yang rusak untuk lebih diprioritaskan.
DARA – Demikian dikatakan Ketua Dewan Syuro Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Tasikmalaya, H Iip Miftahul Paoz saat berbincang-bincang dengan dara.co.id, Selasa (1/2/2022).
“Dengan konsep zakat tentunya rakyat miskin akan menjadi prioritas utama bagi Pemerintah yang fungsinya sebagai amilin, karena disini sebagai pengelola uang rakyat dan tentunya harus mengetahui bagaimana caranya menyalurkan anggaran tersebut,” ujarnya.
Iip pun mengatakan besar atau kecil anggaran yang terkumpul di Pemerintah dan bila dikelola dengan baik tentu akan melahirkan kesejahteraan masyarakat walau pun secara bertahap, juga pembangunan infrastruktur pun pastinya terbukti nyata.
“Jadi sistem Zakat, Amilin pastinya memprioritaskan masyarakat miskin dan pembangunan infrastruktur tentunya yang benar-benar rusak parah, jadi ada skala prioritas dalam menjalankan roda pemerintahan,” tuturnya.
Dia juga sering mendengar keluh kesah masyarakat di bawah yang menyampaikan aspirasinya terkait jalan yang rusak tetapi tidak didengar oleh pemerintah. Salah satu contohnya adalah mengenai perbaikan jalan di Salopa tetapi tidak kunjung diperbaiki.
“Tapi pada akhirnya kan masyarakat yang bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak tersebut, karena memang bila tidak segera diperbaiki membahayakan para pengguna jalan tersebut,” jelas Putra dari pendiri Pondok Pesantren (Ponpes) Haur Koneng Salopa ini.
Dengan itu, Pemerintah sebagai Amilin harus tahu terhadap masyarakat yang memang perlu dibantu juga pembangunan mana saja yang harus menjadi prioritas.
“Kalau saya berpikirnya sederhana, ada anggaran berapa pun itu, besar atau kecil kalau niatnya ingin membangun masyarakat tentu sedikit atau banyak akan terlihat dan pasti ada buktinya, jadi tidak harus susah mengeluarkan anggaran karena itu anggaran masyarakat bukan pribadi,” ujarnya.
Jadi, kata Iip, sebagai Amilin tidak boleh susah mengeluarkan anggaran karena hanya mengelola uang masyarakat. Tetapi harus tahu juga terkait masyarakatnya yang memang harus mendapatkan bantuan sehingga tepat sasaran.
“Jadi harus objektif, segala bentuk pengelolaan program tidak boleh hanya dinikmati oleh segelintir saja, tetapi harus dirasakan langsung bagi masyarakat yang memang perlu mendapatkan bantuan termasuk pembangunan infrastruktur lainnya yang rusak parah sebagai prioritas,” ujarnya.
Editor: denkur
