DARA | BANDUNG – Komitmen serius dari Wali Kota Banjar, Bupati Pangandaran, dan Bupati Ciamis, untuk membantu proses reaktivasi jalur kereta api Banjar-Pangandaran-Cijulang sangat membantu PT Kereta Api Indonesia (KAI) dalam mempercepat reaktivasi jalur yang mati suri sejak 1982 tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik, mengatakan sesuai dengan pernyataan Dirut PT KAI Edi Sukmoro beberapa hari lalu, proses reaktivasi tersebut dimulai tahun ini, karena penelitian dan perencanaan reaktivasi tersebut sudah rampung.
“Tinggal sekarang jalur yang ke Pangandaran akan ada penertiban. Kalau PT KAI minta tahun sekarang dilaksanakan. Ini untuk mentriger pertumbuhan ekonomi kawasan Jabar di selatan dan timur, dengan Pangandaran yang menjadi ikon pariwisata,” kata Dedi di Gedung Sate, Senin (7/1).
Dukungan dari para bupati dan walikota yang kawasannya terlewati jalur tersebut, menurut dia, sangat penting untuk kelancaran reaktivasi ini. PT KAI tinggal melakukan penertiban terhadap bangunan yang berdiri di atas jalur tersebut dan memperbaiki jalurnya.
“Kita sudah dapat dukungan Bupati Pangandaran, Wali Kota Banjar, dan Bupati Camis. Mereka siap. Kalau mereka komitmen, ini akan membantu penertiban. Mudah-mudahan semua siap dan diusahakan akhir tahun selesai,” ujarnya.
Menujrut dia, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus menyinergikan berbagai program pembangunan, di antaranya rekativasi sejumlah jalur kereta api di Jabar, yakni Banjar-Pangandaran, Cibatu-Garut, Rancaekek-Tanjungsari, dan Bandung-Ciwidey. Jika penertiban beres tahun, fisik juga bisa selesai tahun depan.
“Lahan yang dipakai adalah milik PT KAI. Kalau ada penggantian untuk bangunan seperti jalur Cibatu, PT KAI yang akan menentukan. Ada standarnya,” kata Dedi.
Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, menyebutkan reaktivasi jalur Banjar-Pangandaran-Cijulang sudah masuk tahap kedua. Terdapat beberapa bagian ruas jalur yang masih harus diperiksa dan diperbaiki.
“Tahap dua sedang dikerjakan. Terowongan ada empat antara Banjar sampai Pangandran. Ini harus dicek. Rumah-rumah warga juga harus dicek,” ujar gubernur, seraya menambahkan, Pemprov Jabarhanya bisa membantu dan mendukung rencana reaktivasi jalur yang dimiliki PT KAI tersebut.
Ia berharap, hal tersebut segera direalisasikan karena untuk kepentingan masyarakat. “Itu aset PT KAI, kita hanya bantu. Saya bilang ke Dirut PT KAI kalau memang saya dibutuhkan mengkomunikasikan ke warga, saya turun. Kan ujungnya sama saja,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan
