DARA | SOREANG – “Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan Pemkab Bandung, realisasi investasi Kabupaten Bandung pada tahun 2018 mencapai Rp. 16, 8 triliun. Ini menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang ada di angka Rp. 10,9 Triliun,”kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Yudhi Haryanto pada Forum Group Discussion (FGD) bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sahid Sunshine Hotel Soreang, beberapa waktu lalu.
FGD yang digelar DPMTSP dimaksudkan untuk menyamakan persepsi para pemangku kepentingan dan merumuskan formulasi pemberdayaan usaha.Kecuali itu FGD ini juga dilakukan untuk memperoleh data dan informasi mengenai peta potensi pelaku UMKM di Kabupaten Bandung.
“Dalam giat ini, kita akan mendorong dan memfasilitasi para pelaku usaha, agar siap bermitra dengan Penanam Modal Asing (PMA) maupun Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN),” kata Yudhi.
Menurut dia, UMKM merupakan kegiatan usaha yang berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab UMKM mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat juga berperan dalam proses pemerataan, peningkatan pendapatan masyarakat dan berperan mewujudkan stabilitas nasional.
Makan Yudhi mengaku akan memberikan perhatian dengan cara mendukung, memberikan perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya pada kelompok usaha ekonomi rakyat tersebut. Namun lanjutnya tak dapat dipungkiri masih ada permasalahan internal dan eksternal dalam unit kegiatan ekonomi rakyat tersebut.
“Pelaku UMKM perlu diberdayakan melalui penumbuhan iklim usaha yang mendukung pengembangnya,”katanya.
Di Kabupaten Bandung terdapat sekitar 10.000 orang yang bergerak dalam berbagai usaha. Pihaknya berkeinginan untuk mewujudkan Koperasi dan UMKM menjadi maju dan semakin berdaya saing.
Untuk mencapai target itu, menurut Yudhi diperlukan sinergitas dan kolaborasi pemerintah pusat, daerah dan seluruh stake holder. Salah satunya dengan cara terbuka dengan PMA maupun PMDN.
“Kita dorong UMKM untuk lebih maju dan harus siap menerima penanaman modal untuk mempercepat pembangunan. Tentu dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi UMKM dan Koperasi, di tengah persaingan menghadapi dinamika globalisasi ekonomi dunia,”katanya.
Kehadiran PMA ataupun PMDN Yudhi menyatakan, harus bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh komponen masyarakat, baik bagi angkatan kerja maupun bagi pelaku ekonomi lokal.
“Di antaranya yaitu melalui kontribusi langsung terhadap pemberdayaan pelaku UMKM dan Koperasi, sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kewirausahaan dan perekonomian Kabupaten Bandung,” papar Ydhi.
Kemudahan dan kepastian berusaha serta kreatifitas para pelaku ekonomi lokal, yang menjadi kolaborasi efektif dalam pertumbuhan investasi, meningkat cukup signifikan. Hal itu menurut Yudhi, dikarenakan adanya dukungan iklim investasi yang kondusif.
Dia pun berharap, kolaborasi efektif antara pelaku usaha dan pemerintah tersebut, akan menjadi modal penting untuk lebih meningkatkan iklim investasi. Hal itu dibutuhkan demi terciptanya ekonomi Kabupaten Bandung yang lebih baik, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Sumber: Humas Pemkab Bandung
