DARA | BANDUNG – Untuk merelalisasikan sembilan prioritas pembangunan di Jawa Barat postur anggaran tahun 2020 lebih besar dibandingkan 2019. APBD 2020 diproyeksikan Rp36 triliun dengan kontribusi terbesar dari PAD sebesar 58,48 persen. Sedangkan belanja daerah pada tahun anggaran yang sma lebih dari Rp38 triliun.
Ia mengajak semua stakeholder yakni birokrasi, akademisi, komunitas, pengusaha, dan media agar selalu kompak dalam membangun Jabar. “Kita penuh semangat, penuh dengan gagasan, penuh dengan cara baru. Namun yang menjadi masalahnya hanya satu yaitu kurang kompak. Jika masyarakat Jabar kompak, kita bisa kalahkan semuanya,” kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, saat menyampaikan lima misi pembangunan Jabar tahun 2020 yang merupakan tahun kedua realisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023.
Ada sembilan prioritas pembangunan yang akan dilakukannya. Kelima misi itu terungkap dalam forum Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2020 di Bandung, Selasa (2/4/19). Dalam pemaparannya yang berjudul Pemantapan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik.
Kelima misi yang disampaikan gubernur menitikberatkan pada SDM dan pemerataan pembangunan. Kelima misi tersebut merupakan upaya mewujudkan visi misi 2018-2023 yakni Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi.
“Yang pertama kita punya cita-cita kualitas SDM-nya Jawa Barat adalah bertakwa, berpancasila. Maka ini menjadi penting dan relevan, tetap dalam bingkai NKRI dan tetap dalam bingkai Pancasila. Kedua, adalah melahirkan manusia yang berbudaya,” katanya, dilansir jabarprov.go.id.
Cita-cita ketiga, mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan. Keempat, meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat.
“Dan terakhir mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif,” ujarnya.
Menurut dia, beberapa pencapaian baik di tahun 2018 menjadi modal awal Pemprov Jabar untuk menentukan strategi pembangunan di 2020. Seperti terlihat pada capaian indikator makro pembangunan Jawa Barat.
IPM 2018 ada di angka 70,99 poin meningkat dibandingkan 2017 di angka 70,69 poin. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2018 sebesar 5,64% atau di atas rata-rata nasional.
Selain itu, inflasi 2018 yang dapat dikendalikan sebesar 3,54 persen. Tingkat kemiskinan 2018 menurun menjadi 7,25 persen dibandingkan 2017 sebesar 8,71 persen.
Tingkat pengangguran terbuka 2018 menurun menjadi 8,17 persen dibandingkan tahun 2017 sebesar 8,22 persen, serta gini rasio 2018 di angka 0,405 poin. Menurut gubernur, indikator makro ini ditargetkan lebih baik pada 2020.
IPM ditargetkan meningkat menjadi 71,91-72,52 poin, LPE meningkat diprediksi 5,50-5,90 persen, inflasi ditekan antara 3,00–4,00 persen. Adapun tingkat kemiskinan ditargetkan menurun menjadi 6,07-6,31 persen, tingkat pengangguran terbuka 7,7-7,9 persen, juga gini rasio pada kisaran 0,37-0,38 poin.
Bersama Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, gubernur akan mengebut banyak hal. Ia yakin program kerjanya akan berjalan lancar karena konsep dan gagasannya dirancang secara mandiri.
“Intinya adalah confident. Jadi masyarakat, investor, pemerintah harus yakin kalau kami punya konsep yang jelas bahwa Jawa Barat dengan konsep seperti ini akan menjadi provinsi termaju, tercepat, terbaik seindonesia,” kata dia.
Gubernur mengakui secara fair, 2020 Jabar masih akan menghadapi banyak tantangan untuk diselesaikan, seperti ketimpangan dan kemiskinan. “Tapi insyaallah dengan program kemandirian desa dan lain-lain, dalam lima tahun kita kikis semaksimal mungkin.”
Ada sembilan prioritas pembangunan dalam RKPD 2020 yang disampaikannyaantara lain pertama, akses pendidikan untuk semua. Kedua, desentralisasi pelayanan kesehatan.
Ketiga, pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi. Keempat, pengembangan destinasi dan infrastruktur Pariwisata. Kelima, pendidikan agama dan tempat ibadah juara.***
Editor: Ayi Kusmawan
