DARA | CIANJUR – Pemkab Cianjur, Jawa Barat belum menetapkan status siaga darurat kekeringan. Padahal, luas lahan pertanian di wilayah terluas kedua di Jawa Barat itu. Data sementara, kekeringan pada musim kemarau tahun ini mencapai 3.737 hektare lahan pertanian.
Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur, Sugeng Supriyatno, mengatakan, acuan BPBD menetapkan status siaga darurat bencana saat ada rekomendasi BMKG melalui BPBD Provinsi Jawa Barat.
“Belum. Sampai sekarang kami belum menetapkan status siaga darurat kekeringan. Alur penetapan status siaga darurat bencana itu setelah ada rekomendasi dari BMKG ke BPBD Provinsi Jabar. Dari Jabar kemudian ada surat ke setiap BPBD kota dan kabupaten. Lalu kita tindak lanjuti ke Bupati yang mengeluarkan surat keputusan penetapan,” kata Sugeng, kepada wartawan, Rabu (24/7/2019).
Sugeng menyebutkan, rincian luas lahan pertanian yang terdampak, yakni 1.272 hektare dikategorikan kekeringan skala ringan, 969 hektare kekeringan sedang, 889 hektare kekeringan berat, dan puso 579 hektare. Di antara wilayah yang terdampak kekeringan, terluas lahan pertanian di Kecamatan Naringgul, mencapai 384 hektare.
“Dari hasil laporan yang kami terima, lahan pertanian terdampak kemarau hingga 19 Juli 2019 seluas 3.737 hektare,” ujarnya.
Sugeng menuturkan, hampir semua lahan pertanian yang mengalami kekeringan berada di wilayah selatan. Lahan pertanian di wilayah tersebut merupakan sawah tadah hujan.
“Di wilayah itu memang kebanyakan sawah tadah hujan. Jadi, pasokan air untuk lahan pertanian hanya mengandalkan saat ada hujan,” katanya.
Menurut Sugeng, hasil analisis kajian prakiraan yang dilakukan BMKG, hingga saat ini Kabupaten Cianjur belum dinyatakan mengalami kekeringan. Dalihnya, di wilayah utara masih terdapat kantong-kantong air yang bisa menyuplai kebutuhan masyarakat atau lahan pertanian.
“Kalau wilayah selatan, hasil prakiraan BMKG memang dinyatakan kekurangan air,” ujarnya.
Sugeng menambahkan, pembahasan antisipasi penanganan bencana kekeringan sudah cukup intensif dilaksanakan di tingkat Jawa Barat dan di tingkat Kabupaten Cianjur. Belum lama ini rapat koordinasi tingkat Jawa Barat dilaksanakan di Kabupaten Kuningan yang diikuti seluruh BPBD se-Jawa Barat.
“Hasil rakor tingkat Jawa Barat di Kabupaten Kuningan kami tindak lanjuti lagi dengan rapat bersama OPD di lingkungan Pemkab Cianjur seperti Perumdam, Dinas Perkimtan (Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan), Dinas PUPR, Dinas Pertanian, dan lainnya,” katanya.***
Wartawan: Purwanda | Editor: Ayi Kusmawan
