Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Bandung Barat tahun 2022, sedikit mengalami perbedaan dengan Musrenbang pada tahun-tahun sebelumnya. Apa itu?
DARA – Musrenbang yang menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023 ini, sekaligus menyisir penyusunan RKPD tahun sebelumnya.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB, Asep Wahyu memaparkan, akhir masa jabatan Bupati Aa Umbara dan Wakil Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan periode 2018-2023.
Pasangan yang memiliki visi misi Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius (Akur) ini memiliki janji politik pada masyarakat, yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kita ingin menyelesaikan target RPJMD yang belum selesai. Tahun 2023 itu adalah tahun terakhir masa jabatan Pak Aa Umbara dan Pak Hengky kurniawan atau pasangan Akur,” ujar Asep Wahyu, usai Musrenbang Tingkat KBB di Hotel Mason Pine, Selasa (29/3/2022).
Ia juga menjelaskan, mengingat RKPD tahun 2023 tersebut RKPD terakhir, maka pihaknya harus mencari celah dari tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 yang mengalami kekosongan. Kemudian pada penyusunan RKPD tahun 2023 disempurnakan, bersama penyusunan RKPD tahun 2023 lainnya.
Penyusunan RKPD 2023 inipun, lumayan menguras pikiran karena harus menyelesaikan target-target yang tertunda pada saat Pandemi Covid-19.
Maka arah kebijakan Musrenbang kali ini adalah kembali kepada peningkatan ekonomi. Tema yang dipilih Musrenbang 2022, mengusung Pemantapan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Melibatkan Usaha Masyarakat (UMKM) dan Perdesaan
“Arah kebijakannya tetap pembangunan partisipatif, berorientasi kepada pemulihan ekonomi dan menyelesaikan pandemi Covid-19,” tegasnya.
Salah satu implementasinya dengan pembukaan tenaga kerja serempak. Diharapkan melalui upaya tersebut, timbul perekonomian di ras lokal.
Hal itu menurutnya, dalam rangka untuk menaikan produk domistik regional bruto. “Keinginan kita distribusi sektor pertanian tidak berada di nomor tiga. Maka diakhir RPJMD, digeser ke nomor 2,” jelasnya.
Penyusunan RKPD kali inipun cukup berat juga. Karena di rencana pembangunan jangka panjang kemarin itu, ke argo industri.
Logikanya kalau itu sudah tercapai maka teknik distribusi PDRB juga ke sektor pertanian, bukan di sektor pengolahan dan jasa. “Jadi kita (susun) kesatu pengolahan, kedua jasa, ketiga pertanian, keempat baru yang lainnya,” imbuhnya.
Sementara, usulan Musrenbang dari tingkat kecamatan seperti yang dibacakan Koordinator Musrenbang Tingkat KBB, Andi Hikmat totalnya mencapai 344 usulan.
Paling banyak usulan disampaikan Kecamatan Cililin dengan 30 usulan dan paling sedikit Kecamatan Cipatat 14 usulan.
Menanggapi usulan dari kecamatan tersebut, Asep Wahyu mengatakan, usulan inilah yang telah tersingkronisasi di Tingkat KBB. “Kalau ukurannya tidak sesuai dengan RPJMD, pasti enggak masuk. Dan kemarin banyak juga yang diusulkan kecamatan, tapi tidak singkron dengan RPJMD,” ujarnya.
Editor: denkur
