APH, Inspektorat akan mengawasi ketat penggunaan dana ini. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan.
DARA| Pemeritah Kabupaten Bandung mengalokasikan anggaran bantuan keuangan desa pada tahun 2025 sebesar Rp1 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan kepada 270 desa dan 10 kelurahan.
Bupati Bandung Dadang Supriatna menjelaskan mengalokasikan anggaran bantuan keuangan desa melonjak signifikan dari tahun sebelumnya.
“Insya Allah tahun 2025 ini saya akan menggelontorkan anggaran bantuan desa sebesar satu triliun lebih atau tepatnya Rp 1.044.063.673.605,” ungkap Dadang Supriatna saat Rakor Sosialisasi Bantuan Keuangan Desa do Hotel Grand Sunshine, Soreang, Senin (3/2/2025).
Dadang menyebut pengalokasian anggaran sebesar Rp 1 triliun itu bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, peningkatan infrastruktur desa hingga pengembangan potensi desa serta mendukung program prioritas lainnya.
Selain itu, anggaran bantuan desa juga diperuntukkan untuk siltap perangkat desa, insentif dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melindungi para Ketua RW dan RT, kader PKK dan Posyandu yang selama ini sangat membantu program-program pemerintah.
“Dan mulai Januari 2025 ini, BPJS tidak hanya untuk para Ketua RW dan RT, namun yang baru di tahun 2025 ini adalah BJPS bagi Sekretaris RW dan Bendahara RW,” kata Kang DS, sapaan akrab Bupati Dadang Supriatna.
Selain itu, mulai tahun ini para penerima BPJS Ketenagakerjaan akan memperoleh tiga manfaat sekaligus BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua (JHT).
Dadang Supriatna mengingatkan prioritas penggunaan dana desa pada tahun 2025 ini. Diantaranya untuk BLT paling besar 15 persen, dukungan program ketahanan pangan 20 persen, penanganan stunting, pengembangan potensi desa, pembangunan berbasis padat karya dan program prioritas lainnya.
“Peningkatan anggaran bantuan keuangan desa ini dalam rangka mendukung astacita Presiden Prabowo, Gubernur teprilih sekaligus merealisasikan janji politik pasangan Dadang Supriatna-Ali Syakieb,” katanya.
Namun dengan akan digelontorkannya anggaran fantastis tersebut, Wakil Ketua Apkasi itu mewanti-wanti agar para kepala desa dan kelurahan tidak mencoba bermain-main dengan anggaran. Bupati Dadang Supriatna menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas.
“Jangan main-main dengan anggaran. Saya tidak ingin para kepala desa dan kelurahan berurusan dengan aparat penegak hukum (APH). Makanya saya hari ini hadirkan Pak Kapolresta, Pak Kajari dan Dandim,” tuturnya.
“Beliau-beliau akan mengawasi para kepala desa agar tidak macam-macam. APH, Inspektorat akan mengawasi ketat penggunaan dana ini. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan,” tambah Kang DS.
Editor: Maji
