Budaya antikorupsi harus ada pemahaman yang lebih mendalam dalam mengembangkan menuju ASN yang berintegritas.
DARA| Sehari setelah dilantik menjadi Penjabat Smentara (Pjs) Bupati Bandung, Dikky Achmad Sidik langsung mengupulkan pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung di Hotel Grand Sunshine Soreang, Rabu (25/9/2024).
Pertemuan tersebut membahas sosialisasi penguatan integritas dan budaya kerja antikorupsi bagi kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung.
Kegiatan dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, Cakra Amiyana, para asisten, para kepala dinas, kepala badan, camat, direktur RSUD maupun jajaran organisasi perangkat daerah lainnya.
Bagi Dikky ini hari pertama ia bertugas sebagai Pjs Bupati Bandung. Sosialisasi budaya antikorupsi itu menghadirkan narasumber dari KPK RI.
“Ini acara pertama kami selaku Pjs. Bupati Bandung. Saat menerima pengukuhan selaku Pjs. Bupati Bandung. Jadi kami ditugaskan untuk melaksanakan sebagai Pjs. mengisi kekosongan masa kampanye Pak Bupati Bandung Dadang Supriatna maupun Wakilnya Pak Sahrul Gunawan,” tutur Dikky dalam sambutannya.
“Jadi intinya, kami ditugaskan di sini untuk menjalankan roda pemerintahan sepanjang masa cuti kampanye,” imbuhnya.
Sebagaimana yang diamanatkan Pj. Gubernur Jabar Bey Machmudin, kata Dikky, selama ia menjabat tentu saja hanya ditugaskan menjalankan program pemerintah yang sudah ada.
“Sementara tidak dilakukan program baru. Tentu saja tidak mengurangi makna dari pemerintahan, tentu saja harus ada peningkatan pada saat kami menjalani sebagai Pjs. Bupati Bandung,” tutur Dikky.
Dikky meminta jajaran organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung meningkatkan kinerja pemerintah masing-masing.
“Di sektor masing-masing maupun di wilayah kerja masing-masing. Mari kita pertahankan kinerja yang sudah baik. Saya yakin sudah dicapai oleh Pak Bupati sebelumnya Pak Dadang. Saya yakin sudah baik,” ujarnya.
“Sesuai dengan misi keempat pemerintah daerah, yaitu mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional dan tata kehidupan masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai keagamaan,” katanya.
Pada kesempatan itu, kata dia, berkaitan dengan antikorupsi ini yang paling penting bagi ASN, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih baik.
“Tentu saja di dalam pelaksanannya kita harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan maupun akuntabel. Dan itu tentu saja ditunjang oleh nilai-nilai integritas dan harus dimiliki oleh ASN di lingkungan Pemkab Bandung,” ujarnya.
Budaya antikorupsi harus ada pemahaman yang lebih mendalam dalam mengembangkan menuju ASN yang berintegritas.
Pada kesempatan itu, Dikky menekankan tiga hal yang penting dan harus dijalankan bersama, pertama komitmen terhadap integritas, kedua penguatan sistem yang lebih kuat untuk membangun budaya antikorupsi dan ketiga penanaman budaya antikorupsi.
“Penanaman budaya ini tidak hanya di lingkungan para ASN dan tentunya saja kita harus menularkan kepada masyarakat. Karena berkaitan antikorupsi ini adalah kegiatan yang harus kita laksanakan bersama,” ujar Dikky.
Dikky mengharapkan para pimpinan di masing-masing unit atau organisasi perangkat daerah, untuk sama-sama kuatkan budaya antikorupsi ini dengan konsisten.
“Mari kita bangun integritas dan lingkungan yang sehat dan bersih dari korupsi. Mari kita tumbuhkan nilai kejujuran. Mudah-mudahan dengan sosialisasi budaya antikorupsi ini Pemerintah Kabupaten Bandung lebih baik. Mari kita giatkan budaya antikorupsi,” katanya.
Editor: Maji
