Ada 28 pengurus anak cabang Partai Gerindra yang beralih dukungan ke pasangan calon lain. Klaim itu diduga dilontarkan mantan kader dan oknum pengurus PAC. Benarkah begitu?
DARA | BANDUNG – Mendengar itu sejumlah Pengurus Anak Cabang (PAC) Partai Gerindra Kabupaten Bandung mengutuk keras. Mereka kecewa, mantan kader dan oknum pengurus PAC tersebut telah mencatut nama besar partai untuk kepentingan politik, dan itu tidak sesuai dengan mandat yang diberikan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
“Klaim itu tidak terbukti sama sekali. Buktinya kami masih solid untuk memenangkan pasangan nomor urut 1 di Pilbup Bandung 2020, yaitu Nia-Usman (NU Pasti Sabilulungan,” kata Ketua PAC Partai Gerindra Rancaekek, Dedi Saiful Rahman, Sabtu (10/10/2020).
Dari informasi yang ia terima, yang mengaku dan membawa nama baik partai ke salah satu paslon adalah mantan pengurus di sejumlah PAC yang sudah diberhentikan. Pemberhentian mereka, kata Dedi, karena kinerja dan kurangnya loyalitas kepada partai.
“Jadi mereka yang mengklaim itu adalah tidak terdaftar sebagai anggota atau Ketua PAC secara resmi. Mereka tidak berhak mengklaim. Saya pribadi menyayangkan adanya klaim sepihak ini yang betul-betul mencederai kehormatan baik partai,” ujar Dedi.
Dedi pun sudah melakukan gerakan untuk mensosialisasikan kesolidan kader partai di akar rumput. Pengurus PAC Partai Gerindra yang resmi masih kompak mendukung NU Pasti Sabilulungan. Ia berharap seluruh kader dan masyarakat di Kabupaten Bandung tak termakan isu yang tidak benar tersebut.
“Kami setiap PAC sudah melakukan deklarasi. Di Cicalengka juga begitu. Semua masih kompak. Saya pastikan isu itu hoaks. Kader jangan mudah untuk diadu domba. Kami buktikan nanti, sampai ke ranting masih solid dan dokumen dukungan akan kami lampirkan sebagai bukti konkret,” ujar Dedi.
Hal senada juga diungkapkan Ketua PAC Partai Gerindra Cicalengka, Nanjung Rahman Nipamulya. Ihwal sejumlah mantan Ketua PAC yang menyatakan tak diberi surat pemberhentian, Nanjung mengatakan jika keluarnya surat kepengurusan baru menjadi bukti yang sah.
“Secara garis komando, jelas ketika ada penghentian atau pemberhentian baik secara lisan maupun tertulis, itu sudah resmi, karena itu dikeluarkan dari pimpinan partai dalam hal ini ketua DPC,” ujarnya.
“Jadi secara resmi, Minggu 4 Oktober, saya di jajaran PAC Cicalengka, saya sebagai ketua ditunjuk langsung oleh Ketua DPC. Saya resmi langsung mendapatkan SK begitu juga untuk para ranting, mereka langsung di SK-kan. SK ini kan juga diketahui oleh DPD dan DPP,” ujarnya.
Dikatakannya, PAC Cicalengka masih tetap searah dengan keputusan DPP, yakni mendukung Usman Sayogi untuk mendampingi Teh Nia di kontestasi Pilbup Bandung.
Terlepas adanya klaim sepihak, Nanjung tak begitu mempermasalahkan, sebab PAC yang resmi dan memiliki dasar hukum yang jelas tetap tidak goyah untuk memenangkan pasangan NU Pasti Sabilulungan.
Suherlan Ketua PAC Gerindra Soreang, turut mengutuk langkah yang dilakukan mantan kader partai yang telah membuat isu dan menyebabkan nama baik Partai Gerindra tercoreng.
Ia menyebut, 28 PAC yang diklaim oleh mantan kader partai hanya akal-akalan dan pembusukan kepada partai.
“Ketua DPC sudah memberi instruksi untuk mengumpulkan seluruh pengurus PAC untuk melakukan klarifikasi ke masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua PAC Gerindra Baleendah Asep Sulaeman menganggap jika langkah yang dilakukan untuk menciderai nama baik partai agar segera ditindak secara hukum. Terlebih, mantan kader PAC yang telah melakukan klaim secara sepihak tersebut sudah tak terdaftar secara legal di kepengurusna partai.
Saat ini, PAC Partai Gerindra Baleendah tetap fatsun dan satu komando terhadap keputusan DPP. Apapaun risikonya, kata Sulaeman, PAC Partai Gerindra Baleendah tetap akan memenangkan pasangan NU Pasti Sabilulungan.
Sebelumnya, Sekretaris Jendral DPC Kabupaten Bandung Praniko Imam Sagita akan menempuh langkah hukum yang diamanatkan sesuai mandat dari Ketua Umum terkait adanya isu menyesatkan yang membuat kehormatan Partai Gerindra terciderai.
“Kami tentu tidak akan tinggal diam. Kami akan tempuh langkah-langkah hukum karena ini menyangkut mandat dari Ketua Umum. Akan kami pelajari apa yang diklaim oleh mereka bukan hanya unsur politisnya saja, tapi juga mengenai indikasi melanggar UU ITE karena sudah menginjak kehormatan partai,” ujar Praniko, kemarin.***
Editor: denkur
