Bawaslu) dan KPU Bandung Barat desak pemkab prioritaskan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada 2024.
DARA | Desakan itu mengemuka saat rapat koordinasi KPU dan Bawaslu, Polres Cimahi dengan Kesbangpol di Ngamprah, Rabu (20/9/2023).
Ketua Bawaslu KBB, Riza Nasrul mengatakan, idealnya anggaran di Bawaslu untuk Pemilukada mendatang sebesar Rp14 miliar.
Awalnya dianggarkan cuma Rp2 miliar, namun setelah rapat dengan Provinsi Jabar dan Kesbangpol menjadi Rp8 miliar.
“Artinya masih sama dengan anggaran Pemilu tahun 2018. Selama 5 tahun, kan segalanya (kebutuhan anggaran) juga berubah. Ideal anggaran ya sekitar Rp14 miliar-an,” ujar Riza.
Meski demikian, ia serahkan semuanya pada kebijakan Pemkab Bandung Barat. Jika tidak diakomodir sesuai ajuan dari Bawaslu, berarti pihaknya harus merevisi yang sudah dibuat.
“Dengan anggaran yang tidak ada kenaikan, bekerja akan tetap maksimal. Namun tidak bisa menggaransikan dengan baik,” ujar Riza.
Anggaran tersebut, kata Riza dialokasikan untuk Pilkada saja. Sedangkan untuk Pileg dan Pilpres , relatif aman karena sumber anggarannya dari pemerintah pusat.
Ia berharap, anggaran Bawaslu tersebut segera terealisasi lantaran tahapan Pemilukada dimulai dari 2 November mendatang.
Kepala Kesbangpol KBB, Apung Hadiat Purwoko mengatakan pihaknya mengundang KPU, Bawaslu, aparat kepolisian, Kodim 0609 Cimahi, Bapelitbangda dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) untuk membahas Pemilu dan Pemilukada 2024.
Terutama menyangkut anggaran hibah untuk KPU, Bawaslu, termasuk biaya pengamanan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada mendatang.
“Kita mengundang mereka supaya ada kejelasan tentang anggaran untuk penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada ini. Ternyata dari pihak Bapelitbangdam dan BKAD juga belum bisa menjelaskan tentang anggaran itu,” kata Apung.
Menyangkut angka anggaran hibah, akan diserahkan pada kebijakan ;Penjabat (Pj) Bupati. Namun ia berharap anggaran hibah penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada ini menjadi skala prioritas.
“Kita juga berharap, supaya TAPD segera berkomunikasi dengan mereka. Karena kita juga dikejar deadline. Pemilu Legislatif tanggal 14 Pebruari 2024, Pemilukada bulan November,” jelasnya.
Apung menjelaskan, jika Pemkab Bandung Barat telah menandatangani fakta integritas siap memberikan hibah pada KPU sebesar Rp60 miliar dan Bawaslu Rp8 miliar.
Pihaknya hingga kini belum berani memproses hibah tersebut, karena harus koordinasi dulu dengan leading sektor, dan terutama kebijakan Pj. Bupati Bandung Barat.
Dijelaskan Apung, sebenarnya anggaran hibah tersebut sudah tercatat di DPA 2023. Namun, pihaknya belum berani memberikan tindak lanjut untuk proses pencairan. Karena belum ada kejelasan tentang angkanya, apakah sudah termasuk biaya pengamanan dan lainnya atau belum.
“Kalau biaya pengamanan dan lainnya sudah ingklud dengan angka hibah, kami keberatan. Karena menyangkut laporan pertanggungjawaban. Maunya terpisah saja, antara biaya KPU, Bawaslu dengan biaya pengamanan serta lainnya,” ucapnya.
Editor: denkur | Keterangan gambar: rapat koordinasi kesbangpol dengan KPU, Bawaslu, Polres, Kodim, Bapelitbangda dan BKAD KBB (foto: Istimewa)
