DARA | Sekretariat DPRD Jawa Barat menerima kunjungan studi komparasi dari Sekretariat Jenderal (Sekjen) DPR RI. Kunjungan studi komparasi tersebut terkait layanan kehumasan.
Kunjungan studi komparasi diterima oleh pejabat Fungsional Humas Protokol dan Publikasi Sekretariat DPRD Jawa Barat M.Hafidz SH dan didampingi Analisis Publikasi Utti Kaniawati,S.Sos di rung Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jawa Barat, Senin (26/6/2023).
M. Hafidz menuturkan, kunjungan studi komparasi Sekjen DPR RI berkaitan dengan layanan kehumasan dan PPID. Selama pertemuan, pihak Sekjen DPR RI menanyakan bagaimana layanan kehumasan dan PPID di Sekretariat DPRD Jawa Barat serta kerja-kerja hubungan masyarakat (Humas) lainnya.
Pihak Sekretariat DPRD Jawa Barat menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Sekjen DPR RI. Mulai dari perjalanan perampingan Humas di Sekretariat DPRD Jawa Barat, tugas dan fungsi Humas sebelum perampingan hingga kini menjadi bagian dari unit Persidangan dan Perundang-undangan DPRD Jawa Barat. Dijelaskan pula soal publikasi, kerja sama dan hubungan dengan media dan lain sebagainya.
“Setelah saya tadi menjelaskan (apa yang ditanyakan Sekjen DPR RI), khususnya soal Humas tidak berdiri sendiri tetapi masuk bagian. Sama halnya dengan PPID yang pengelolaannya tidak sama dengan DPR RI. Mereka (Sekjen DPR RI) kaget, karena sangat berbeda dengan DPR RI,” tutur M. Hafidz, Bandung, Senin (26/6/2023).
“Mereka (Sekjen DPR RI) kaget karena Humas sebagai corong bagi lembaga kok dirampingkan, tidak berdiri sendiri. Mereka pun mendoakan agar Humas di Sekretariat DPRD Jawa Barat bisa berdiri sendiri (unit sendiri). Sehingga tugas-tugas Humas yang cukup berat bisa dilaksanakan sebaik mungkin,” sambungnya.
Mengingat banyak perbedaan pengelolaan Humas DPR RI dengan Sekretariat DPRD Jawa Barat. Kondisi tersebut membuat banyak perbedaan tugas, salah satu contohnya Humas DPR RI lebih banyak mengurusi event. Sedangkan untuk publikasi media terdapat biro tersendiri yakni, Biro Pemberitaan Parlemen.
“Jadi tugas dan fungsi Humas kita itu berbeda dengan DPR RI, sangat berbeda,” tegas M. Hafidz.
Dalam pertemuan tadi, pihak Sekjen DPR RI berharap Sekretariat DPRD Jawa Barat (bagian Humas) bisa berkunjung ke DPR RI untuk studi komparasi, belajar bagaimana pengelolaan humas di Sekretariat Jenderal DPR RI.
Ditempat yang sama Analisis Publikasi Utti Kaniawati menambahkan terkait PPID di Sekretariat DPRD Jawa Barat. Menurutnya, permohonan informasi ke DPRD Jawa Barat sangat jarang, dan kalau pun ada bisa dalam hitungan jari, permohonan informasi pun terbanyak seputar anggaran.
Selain itu, di Sekretariat DPRD Jawa Barat pun sudah disusun soal DIP atau daftar informasi publik dan DIK atau daftar informasi yang dikecualikan.
“Sama dengan di Sekjen DPR RI, di Sekretariat DPRD Jawa Barat pun sudah menyusun DIK dan DIP. Tapi disini ada permintaan informasi sangat sedikit,” tambah Utti Kaniawati.
Sementara itu Kasubag IPKM Sekjen DPR RI, Sugeng Irianto mengatakan, maksud dan tujuan melakukan kunjungan studi komparasi terkait layanan kehumasan ke Sekretariat DPRD Jawa Barat untuk peningkatan layanan kehumasan Sekretariat Jenderal DPR RI.
“Kami berharap kunjungan studi komparasi ini (ke Sekretariat DPRD Jawa Barat) dapat memperluas wawasan mengenai pengelolaan layanan kehumasan. Supaya kami bisa memberikan layanan kehumasan yang prima dan meningkatkan pengelolaan website Humas Sekjen DPR RI atau SI-EKA,” katanya.
