Praktik demokrasi di Indonesia, berbeda dengan negara lain. Di Indonesia tidak dikenal partai oposisi secara lembaga. Tapi, jangan karena menterinya satu partai, lantas tak mau mengkritik. Sikap kritis tetap harus ada.
DARA | BANDUNG – Mencermati susunan Kabinet Indonesia Maju, Bupati Bandung H. Dadang M. Naser, mengapresiasi langkah yang diambil Presiden RI, Joko Widodo. Menurut dia, orang-orang pilihan Jokowi untuk membantu menjalankan roda pemerintahannya periode 2019-2024 tersebut, bersifat akomodatif.
“Selamat atas pelantikan para menteri yang telah dipilih, dipercaya dan dikukuhkan. Saya salut karena pemilihan anggota kabinet ini bersifat akomodatif, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Tidak ada lagi perbedaan. Tapi sila ke tiga Persatuan Indonesia. Itu yang lebih penting demi memperkuat tali silaturahmi kita,” katanya, di Soreang, Rabu (23/10/2019).
Menurut bupati, pesta demokrasi sudah usai. Untuk itu ia mengajak seluruh pihak berasma-sama bekerja dan berjuang untuk kemajuan bangsa dan negara.
“Kritik konstruktif dari seluruh pihak, baik akademisi, media, partai, maupun politisi, semua pasti diperlukan dalam sebuah negara demokrasi. Ayo kita sama-sama terbuka dan tidak alergi kritik,” ucapnya.
Praktik demokrasi di Indonesia berbeda dengan negara lain. Menurut dia, di Indonesia tidak mengenal partai oposisi secara lembaga.
“Namun secara kultur politis itu silakan, sifat oposisinya dalam hal wa tawa shaubil haq wa tawa shaubis shabr. Ketika ada suatu kekeliruan dalam sebuah kebijakan atau dalam implementasi sebuah kebijakan, itu harus dikoreksi oleh siapapun,” ujar dia.
Partai-partai yang berkoalisi, lanjut Dadang, tetap harus menunjukkan sikap kritis demi kemajuan negara. “Jangan karena menterinya satu partai, tidak kita kritik. Sikap kritis tetap harus ada, itu tandanya kita nyaah ka nagara (sayang kepada negara),” katanya.
Namun, ia menambahkan, koreksi atau kritik itu jangan sampai membuat kisruh yang memicu perpecahan. “Seandainya besok langit mau runtuh, kebenaran dan keadilan itu harus tetap ditegakkan dan diawasi oleh semua komponen. Jauhi sikap saling klaim menyatakan paling NKRI, jangan jadikan SARA sebagai alasan perpecahan. Tanamkan karakter Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadikan perbedaan menjadi satu kekuatan bagi bangsa untuk menuju Indonesia yang lebih baik dan lebih maju,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan
