Warga di dua desa ancam boikot Pemilu 2024 karena kesal jalan di desanya sudah 12 tahun tak kunjung diperbaiki. Anggota dewan Jabar pun angkat bicara.
DARA | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat Edi Rusyandi mengatakan, protes warga seperti itu wajar dan sah-sah saja sebagai akumulasi dari sebuah kekecewaan.
Edi juga mengatakan sudah melihat kondisi jalan tersebut dan memang rusak parah, sehingga wajar jika warga bereaksi.
“Itu sebagai cara mereka supaya didengar oleh pemerintah. Kadang harus seperti itu. Karena kalau menempuh jalur formal atau normatif seringkali diabaikan,” ujarnya, saat dihubungi Senin (31/10/2022).
Edi mencermati Pemkab KBB memang lamban dan tidak responsif dengan aspirasi warga. Jangankan warga biasa, dirinyapun yang jelas-jelas sebagai anggota dewan provinsi Jabar mendapat hambatan untuk sekadar mengawal aspirasi masyarakat.
Menurutnya, responnya kurang bagus ditambah birokrasi berbelit-belit. Padahal, aspirasi yang akan ia bawa ke Pemprov Jabar itu, demi kepentingan warga juga.
“Sudah dua tahun saya gagal mengawal aspirasi warga KBB, yang saya tampung dari kegiatan reses dan itu kebanyakan infrastuktur. Kegagalan itu disebakan kendala rekomendasi dari pemkab,” tutur anggota dewan dari Fraksi Golkar Jabar ini.
Edi mengungkapkan pada tahun 2021, ia tidak dapat rekomendasi selembarpun untuk menyerap dan aspirasi dari Pemprov Jabar. Padahal, ia sudah bolak-balik ke pemda mengurusi program pembangunan tersebut.
Begitu juga tahun berikutnya, walaupun rekomendasi ada, tapi usulannya tidak lengkap sehingga ditolak Provinsi Jabar. Padahal, untuk mewujudkan aspirasi warga itu potensinya ada di pemprov.
“Saya sudah komunikasi dengan baik-baik ke pihak pemda KBB, baik ke Plt Bupati, maupun pejabat dinas terkait. Ketika saya konfirmasi ulang malah saling lempar antar pejabat dinas teknis terkait,” ujarnya kesal.
Untuk pengajuan rekomendasi itu, Edi menempuh jalur normatif, dengan baik dan benar, lengkap dan potensinya memang ada dari pemprov.
“Kalau kondisinya tidak berubah, pelayanan pemerintahan dan birokrasinya seperti itu, kayaknya berat juga KBB untuk,” katanya.
Sebagai perwakilan rakyat, ia kadang malu berhadapan dengan warga dan aparat desa, lantaran tidak mampu mewujudkan aspirasi mereka.
Bahkan, menjadi beban moral baginya. Sementara, masyarakat tidak mau tahu dengan prosedur dan mekanisme administrasi itu.
Bagi masyarakat, yang penting aspirasinya bisa terpenuhi. Sedangkan urusan usulan ke Pemprov itu harus diajukannya oleh Pemda KBB.
“Nggak bisa oleh kita karena bukan ranahnya dan tidak serta merta turun begitu saja dari Pemprov,” tegasnya.
Selama ini, ia berupaya mencari peluang dana untuk program pembangunan KBB sesuai kafasitasnya. Bukan
untuk kepentingan pribadi, tapi aspirasi warga, yang manfaatnya akan dirasakan dan dinikmati warga juga.
“Saya tidak faham, kenapa di KBB begini. Saya sudah berupaya keras ikut andil membangun. Tapi kenapa sulit banget tembus ke birokrasi Pemkab Bandung Barat untuk sekedar rekomendasi saja,” keluh anggota dewan Jabar Dapil KBB ini.
Edi juga menyentil Pemda KBB, dalam pandangannya tidak kreatif dan miskin insiatif untuk mencari potensi anggaran pembangunan.
“Jika memang hari ini defisit, cobalah nyari ke pemprov atau ke pusat. Jangan hanya mengandalkan APBD kabupaten. Coba dewan yang dipusat atau provinsi itu ajak diskusi oleh kepala daerah, dan itu saya yakin bisa,” katanya.
Editor: denkur
