Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Kabupaten Bandung, Erwin Rinaldi mengatakan pemerintah memiliki banyak program untuk mengatasi masalah kekurangan air bersih sejak tahun 2013.
DARA – “Kita carikan sistem untuk penyediaan air bersih dan sehat yang seharusnya, itu sudah dari dulu menjadi prioritas,” ujar Erwin saat wawancara di ruang kerjanya, Soreang, Selasa (13/7/2021).
Diakui Erwin, di Kabupaten Bandung ini masih banyak wilayah yang mengalami masalah air bersih. Namun, pihaknya selalu melakukan evaluasi terhadap pengelola air bersihnya, sehingga jika ada yang perlu peningkatan dan penambahan pelayanan itu selalu ada datanya.
“Disperkimtan dan PDAM itu terpisah pengadaannya. Kalau PDAM kan untuk perkotaan dan untuk yang mampu bayar. Untuk istilahnya masyarakat pedesaan juga bayar, tapi lebih murah, masuk jalur pelayanan PDAM,” ujar Erwin.
Erwin mengungkapkan program pembangunan sumur dalam sudah masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK) sehingga lebih sistematis.
“Mungkin sistem SPAM ini belum bisa semua terlayani cuman paling tidak ada solusi yang agak tuntas,” katanya.
Sementara itu, Kabid Infrastruktur Pemukiman, Erpi Suwandi menambahkan dengan menggunakan APBD sudah dianggarkan dana untuk pembangunan sumur dalam di 20 titik.
Selain itu, juga ada program pusat yaitu penyediaan air bersih berbasis masyarakat (Pamsimas) sebanyak 12 titik. Dan program dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak lima titik.
“Kalau untuk yang DAK ini SPK nya baru kemarin tanggal 7, berarti targetnya di September sudah beres, kalau untuk pengeborannya kan dua bulan, cuman kan kita pekerjaannya tidak hanya pengeboran saja, tapi juga ada konstruksi yang lainnya seperti menara jaringan, sambungan rumah ke masyarakat. Jadi range waktunya, ada tiga bulan sampai empat bulan,” tutur Erpi saat dihubungi via telepon.
Kata Erpi, program-program tersebut belum bisa menghilangkan tapi bisa mengurangi masalah kekurangan air bersih. Jadi, setiap tahunnya harus ada perbaikan dan junlah wilayah yang mengalami kekeringan terus berkurang.
“Programnya ada yang berasal dari usulan masyarakat, ada yang melalui usulan musrembang, ada yang mengusulkan melalui proposal atau dinas mengintervensi daerah-daerah yang memang mengalami kekeringan, misalnya kita menerima data kekeringan BPBD, lalu tahun depannya kita intervensi untuk dibangunkan sarana,” pungkas Erpi.***
Editor: denkur
