Pernyataan Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat terkait uang Rp2,9 milyar tidak jelas penggunaannya adalah keliru dan fitnah.
DARA | “Saya tidak tahu angka itu didapat dari mana. DK harus meralat kesalahan tersebut karena salah,” demikian dikatakan Sekjen PWI Pusat Sayid Iskandarsyah dalam keterangan tertulisnya, Minggu (7/4/2024).
Sayid membantah keras tudingan DK PWI itu yang dalam siaran persnya menyatakan bahwa pengurus PWI Pusat ingin mengambil keuntungan dari kerjasama dengan Forum Humas BUMN, Sabtu kemarin.
Atas pernyataan itu, Sayid perlu meluruskan dan mengklarifikasi siaran pers DK PWI Pusat tersebut.
Sayid mengatakan, sebagai Sekjen PWI Pusat tidak pernah memberi keterangan apapun kepada dewan kehormatan.
“Setahu saya hanya ketua umum dan bendahara umum, jadi tidak tepat apabila disebut pengurus harian yang dipanggil untuk klarifikasi,” kata Sayid.
Lalu, Sayid pun menjelaskan terkait kerjasama PWI Pusat dengan Forum Humas BUMN. Intinya adalah PWI Pusat melakukan UKW di 10 provinsi dengan dukungan dana sebesar Rp6 milyar dan masa waktunya Desember 2023 dan Januari 2024.
Seluruhnya sudah diselesaikan oleh PWI Pusat dan telah dibuat laporan tertulis sesuai dengan isi perjanjian kerjasama antara PWI dengan FH BUMN.
“Dari dukungan anggaran tersebut, anggaran yang telah disampaikan sampai hari ini adalah sebesar Rp4,6 milyar. Selain digunakan untuk UKW 10 provinsi, juga untuk Sekolah Jurnalisme Indonesia yang berlangsung 5-9 Februari di Bandung dan data penggunaan keuangan bisa ditanyakan dan dicek ke bagian keuangan PWI,” tutur Sayid.
PWI Pusat juga ditegaskan Sayid akan menyelenggarakan lagi UKW di 10 provinsi, dimulai dari Nabire pada 17-18 April, berlanjut ke UKW di Riau, Sumsel, Kepri, Sulteng, Sultra dst sampai akhir Mei.
Juga ada dua rencana Sekolah Jurnalisme Indonesia di Lampung.
Anggarannya dari kas PWI Pusat dari sisa kegiatan UKW sebelumnya, termasuk pelunasan Rp1,4 milyar yang juga akan dipakai untuk UKW di 19 provinsi yang belum dilakukan UKW.***
Editor: denkur
