Soal Kenaikan BPMU, Ini Kata Wakil Ketua DPRD Jawa Barat

Sabtu, 29 Agustus 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

DPRD Jawa Barat saat ini tengah membahas soal kenaikan anggaran untuk subsidi iuran SPP dalam program Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi SMA/SMK swasta.


DARA| BANDUNG- Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari menerangkan, Badan Anggaran sedang membahas anggaran belanja, termasuk didalamnya kenaikan BPMU.

“Memang ada masukan dari teman-teman sekolah swasta yang datang ke DPRD menyampaikan aspirasinya ingin kenaikan BPMU, karena korelasinya adanya SPP gratis yang diberikan untuk sekolah negeri,” ujar Ineu, Sabtu (29/8/2020).

Ineu mengaku, saat ini pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jabar mengalami penurunan terdampak pandemi Covid-19. Sehingga untuk anggaran 2021, legislatif tengah memprioritaskan belanja yang wajib dilakukan, sementara yang lain menyusul.

“Dengan adanya masukan kenaikan BPMU dari sekolah swasta, kami akan upayakan. Karena ini demi kebaikan pendidikan apalagi untuk pendidikan daring dan pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang selama ini dilakukan tentunya membutuhkan biaya,” bebernya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menambahkan, sekolah swasta juga menginginkan hak yang sama dengan sekolah negeri. Karena itu, Dinas Pendidikan Jabar juga masih melakukan penghitungan, lantaran jumlahnya tak sedikit.

“Dewan juga sedang melakukan itu, karena korelasinya dengan pendidikan masyarakat Jawa Barat,” cetusnya.

Dalam rapat Banggar yang digelar secara marathon ini dibahas soal pendapatan dan juga belanja pada 2021. Dari hasil rapat ini akan dilihat berapa jumlah yang bisa diimplementasikan dalam belanja APBD 2021.

“Khusus untuk sektor pendidikan ada beberapa item yang kami bahas, termasuk juga salah satunya kenaikan gaji guru honorer. Nanti kita lihat,” pungkasnya.

BPMU Jabar merupakan program pemerintah daerah, berupa pemberian dana kepada SMA/SMK swasta dan Madrasah Aliyah. Melalui program ini sekolah diharapkan bisa menerapkan konsep manajemen berbasis sekolah (MBS). Yaitu kebebasan untuk melaksanakan perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah.

 

Editor : Maji

 

Berita Terkait

Nyoblos Pilkada Dua Hari Lagi, Pemprov Jabar Gelar Doa Lintas Agama
Bupati Dadang Supriatna Instruksikan BPBD Siaga Bencana di Kabupaten Bandung
Banjir Masih Merendam Delapan Kecamatan di Kabupaten Bandung
Hanyut Terseret Banjir Dayeuhkolot, Keberadaan Julaeha Masih Misteri
BNPB Imbau Masyarakat Waspadai Bencana Hidrometeorologi
Lima Contoh Ucapan Hari Guru Nasional
Jawa Barat Harus Jadi Teladan Kesuksesan Pilkada Bermartabat
Dukung Pilkada Serentak, Komdigi Lakukan Literasi Publik dan Jaga Ruang Digital
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 25 November 2024 - 19:36 WIB

Nyoblos Pilkada Dua Hari Lagi, Pemprov Jabar Gelar Doa Lintas Agama

Senin, 25 November 2024 - 19:21 WIB

Bupati Dadang Supriatna Instruksikan BPBD Siaga Bencana di Kabupaten Bandung

Senin, 25 November 2024 - 18:38 WIB

Banjir Masih Merendam Delapan Kecamatan di Kabupaten Bandung

Senin, 25 November 2024 - 13:02 WIB

Hanyut Terseret Banjir Dayeuhkolot, Keberadaan Julaeha Masih Misteri

Senin, 25 November 2024 - 12:36 WIB

BNPB Imbau Masyarakat Waspadai Bencana Hidrometeorologi

Berita Terbaru

Foto: miga/dara.co.id

BANDUNG UPDATE

Prakiraan Cuaca Bandung, Selasa 26 November 2024

Selasa, 26 Nov 2024 - 05:44 WIB

mobil sim keliling kabupaten Bandung

BANDUNG UPDATE

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kabupaten Bandung, Selasa 26 November 2024

Selasa, 26 Nov 2024 - 05:40 WIB

mobil sim keliling kota Bandung

BANDUNG UPDATE

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Selasa 26 November 2024

Selasa, 26 Nov 2024 - 05:38 WIB