“Banyak aturan dan kebijakan yang diambil tanpa ada sinkronisasi dengan semua stakeholder,” kata Syahrul Aidi Maazat.
DARA | JAKARTA – Kebijakan Pemerintah Pusat dalam upaya penanganan wabah virus corona (Covid-19) dinilai tumpang tindih. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi V DPR RI, Syahrul Aidi Maazat.
“Banyak aturan dan kebijakan yang diambil tanpa ada sinkronisasi dengan semua stakeholder,” kata Syahrul dalam keterangan tertulisnya seperti dilansir dari tempo.co, Rabu (29/4/2020).
Syahrul menyebutkan empat stakeholder yang saling berkaitan dalam menangani Covid-19 itu adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, dan Kementerian Sosial.
Ia mengatakan, akibat peraturan empat kementerian yang tumpang tindih dan sering berubah-ubah, pemerintah daerah menjadi kebingungan dalam bekerja. Bahkan, Syahrul menemukan adanya penolakan kepala desa hingga Ketua RT/RW yang tidak berani menjalankan aturan yang ditetapkan.
“Akhirnya mereka hanya diam dan menunggu. Akibatnya, penanganan Covid-19 makin susah dan korban berjatuhan,” ujarnya.
Menurut anggota DPR dari Fraksi PKS ini, penanganan pandemi tidak terlalu sulit asalkan arah dan jalur koordinasinya bagus. Syahrul pun meminta pemerintah pusat mengevaluasi cara kerja dalam menangani Covid-19.
“Misalnya sinkronisasi kebijakan dan penyederhanaan birokrasi untuk memutus mata rantai Covid-19,” ucapnya.
Dirinya mencontohkan, data yang digunakan Kementerian Desa dalam memberikan bantuan langsung tunai atau BLT menggunakan data terbaru dari Ketua RT/RW. “Jangan terkungkung dengan kriteria kemiskinan yang dipakai dalam keadaan normal,” katanya.***
