Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Marcus Mekeng sempat menebalkan, partainya siap mengkaji dengan serius wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
DARA- Sempat mendukung wacana perpanjangan jabatan Presiden oleh beberapa politisi hingga anggota kabinet Joko Widodo (Jokowi), kini Golkar dikabarkan menolak wacana tersebut.
Wacana ini digulirkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, kemudian disokong Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Berdasarkan informasi yang beredar, Golkar diam-diam menggelar rapat terbatas yang dihadiri oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Sekjen Golkar Loedwijk Paulus, dan Bendahara Umum Dito Ganindito.
Ada juga Ketua Bapilu Zainudin Amali, dan sejumlah petinggi partai berlambang pohon beringin tersebut pada Rabu 2 Maret lalu.
Hasilnya, Golkar menolak penundaan Pemilu 2024 dan akan memperkuat koalisi dengan Partai Demokrat dan PKS.
Ini bertolak belakang dengan pernyataan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto yang mengaku mendapatkan usulan perpanjangan jabatan presiden dari petani Sawit di Kabupaten Siak, Riau dan akan menyampaikan aspirasi itu kepada Jokowi.
“Aspirasinya kami tangkap tentang keinginan adanya kebijakan berkelanjutan dan juga ada aspirasi kebijakan yang sama bisa terus berjalan,” kata Airlangga, sehari setelah Cak Imin mengusulkan penundaan pemilu 2024.
Wakil Ketua Umum Golkar Melchias Marcus Mekeng sempat menebalkan, partainya siap mengkaji dengan serius wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo.
Menurut Mekeng perpanjangan masa jabatan presiden bukanlah hal yang tabu.
“Yang tidak bisa diubah hanya kitab suci. Di luar itu, semua bisa diubah, asal melalui mekanisme konstitusi,” kata Mekeng.
Sementara itu, ihwal pertemuan yang konon menyepakati kesepatan baru Golkar menolak perpanjangan jabatan Jokowi itu, tak ada satu pun elite parpol yang hadir dalam pertemuan tersebut bisa dikonfirmasi.
Politisi senior Golkar, Nurdin Halid, mengaku tidak mengetahui adanya pertemuan itu.
Nurdin juga menegaskan sikapnya untuk tetap berkonsentrasi menyongsong Pemilu 2024.
“Kebetulan saya sedang di luar kota jadi tidak tahu pertemuan tersebut. Sikap DPP dan seluruh jajarannya tetap konsisten melakukan berbagai kegiatan uk memenangkan pileg pilpres dan pilkada 2024,” katanya kepada wartawan.
Nurdin sebelumnya juga secara tegas menolak wacana penundaan Pemilu tahun 2024. Dia justru mengajak segenap elemen bangsa untuk menyukseskan penyelenggaraan Pemilu dan memilih penerus kepemimpinan Jokowi.
“Tidak ada alasan fundamental yang konstitusional untuk menunda Pemilu. Juga tidak ada masalah force major seperti bencana alam, kerusuhan, atau gangguan keamanan sebagaimana tertuang dalam UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pemilu tidak bisa ditunda dengan alasan demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi pasca pandemi,” ujar Nurdin di Solo pekan lalu.
Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan elite politik PDIP, pendukung utama Jokowi, justru menolak penundaan pemilu 2024.
Editor : Maji
