DARA| JAKARTA – Program dana kelurahan jadi ocehan. Silang pendapat muncul dari dua kubu tim pemenang pilpres 2019. Lumrah, dalam suasana Pemilu, apa saja selalu dikaitkan dengan pilitik, kata sumber dara.co.id.
Presiden Joko Widodo pun akhirnya angkat bicara. Saat pidato di acara pembagian sertifikat tanah di Kemayoran Lama Jakarta, Selasa (23/10/2018), presiden mengatakan: “Hati-hati, banyak politikus yang baik-baik, tapi juga banyak politikus yang sontoloyo,” ujarnya.
Jokowi mengaku heran program dana kelurahan yang dianggarkan Rp 3 triliun itu justru dipermasalahkan sejumlah politisi. Padahal, dana kelurahan ini penting untuk membangun berbagai infrastruktur dan fasilitas di tiap kelurahan.
“Selama ini desa sudah mendapatkan dana desa, tetapi tidak ada dana untuk kelurahan yang ada di perkotaan,” ujarnya.
Sontoloyo
Pernyataan Presiden tentang kata sontoloyo, ternyata mengundang kritikan. Wakil Ketua DPR Fadli Zon seperti ditulis kompas.com menilai penggunaan kata “sontoloyo” itu tak pantas dilontarkan seorang Kepala Negara. “Saya kira itu kan istilah yang agak kasar,” kata Fadli.
Fadli juga menyayangkan karena sebutan sontoloyo itu diarahkan bagi para politisi yang mengkritik program dana kelurahan. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini menilai, harusnya kritik terkait progam pemerintah cukup dijawab dengan penjelasan yang komprehensif oleh Presiden.
Fadli mengaku mengkritik program dana kelurahan karena melihat program tersebut dimunculkan secara terburu-buru, tanpa payung hukum yang jelas. Setuju dana kelurahan diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, menurut Fadli, jika direncanakan dengan matang, harusnya pemerintah bisa membuat payung hukum terlebih dahulu. Apalagi, Presiden Jokowi mengakui, usul dana kelurahan ini sudah disampaikan wali kota sejak tiga tahun lalu.
Editor: Denkur
