Kiprah Ridwan Kamil jadi sorotan. Sejumlah programnya dinilai GMBI justru merugikan kas negara, sehingga DPRD Jabar sudah waktunya menggunakan hak interpelasi.
DARA | BANDUNG – LSM GMBI gelar unjuk rasa, tempo hari. Dalam audensinya dengan Komisi I DPRD Jabar, GMBI membeberkan sejumlah program Gubernur, Ridwan Kamil yang malah merugikan keuangan negara, sehingga mendesak DPRD Jabar menggunakan hak interpelasinya.
Ketua Umum LSM GMBI, Moh Fauzan Rachman mengatakan, pelanggaran yang dilakukan Emil, pertama, masalah Gunung Sembung yang menciptakan Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Jabar menjadi mafia tanah, sehingga terjadi korupsi terhadap lahan yang disewakan, dan uangnya tidak disetorkan ke kas daerah Provinsi Jabar.
Kedua, ada kelalaian pemerintah yang membiarkan masyarakat Jabar terdzalimi oleh PT Kereta Api Cepat Indonesia China (KCIC) di Kecamatan Takokak, Kabupaten Cianjur.
Tiga, pengamburan anggaran oleh gubernur, yakni pembuatan kolam renang yang akan menghabiskan anggaran Rp 1,5 miliar.
Empat, juga terjadi pengamburan anggaran dalam perjalanan dinas gubernur yang menggunakan helikopter. Fauzan mempertanyakan, sewa atau milik. Kalau sewa berapa biayanya dan kalau milik dari mana asal usulnya.
Lima, pengadaan mobil Aspirasi Kampung Juara (Maskara) dengan pagu anggaran Rp 44 miliar. GMBI menemukan kerugian negara Rp5 miliar.
Fauzan juga meminta Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) dibubarkan, karena terjadi praktik nepotisme yang melibatkan adik kandung Ridwan Kamil.
Jika TAP ini dipertahankan, kata Fauzan, dikhawatirkan bakal terjadi kerugian negara. “Hal ini seperti yang terjadi pada era Ahmad Heryawan yang membubarkan dan mengembalikan uang gaji mereka,” ujar Fauzan.
Sementara itu Anggota Komisi I DPRD Jabar, Rafael Situmorang SH mengatakan, pihaknya akan mempelajari apakah aspirasi masyarakat yang disuarakan GMBI bisa menjadi bahan interpelasi. Kalau memang cukup alasan, menurut Rafael, bukan hal tabu untuk menggunakan hak interpelasi.
“Sebelumnya ada penertiban aset dari Pemprov, dan itu kami dorong bahwa aset-aset daerah harus dikuatkan, tapi syaratnya jangan sampai ternyata aset tersebut milik orang lain. Prinsipnya kita amankan aset, tapi jangan tabrak aset orang lain,” ujar Rafael.
Terkait helikopter, Rafael mengatakan, akan mempelajari dan mengecek di lapangan. Soal kolam renang, Rafael pun menilai tidak diperlukan. “Makanya nanti harus ada perbaikan pembahasan APBD. Seharusnya membahas APBD sampai kesatuan tiga sampai detail peruntukannya. “Tapi ini masih gelondongan,” ujar Rafael.
Sementara itu soal pengadaan mobil Maskara, lanjut Rafael, secara prinsip programnya baik, tapi di lapangan ternyata pengadaannya bermasalah.
Anggota Komisi I DPRD Jabar, Ridwan Solichin S IP M Si mengatakan hak interpelasi minimal ada 13 anggota dewan yang mengusulkan. “Kalau di PKS kami sudah membuat penanggung jawab hak untuk interpelasi. Bahkan, penanggung jawab ini bertugas mencari data bahan yang bisa menguatkan,” ujarnya.***
Editor: denkur | Wartawan: Sobur Niat
