Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta menciptakan birokrasi yang bersih dan efisien, Pemerintah Kabupaten Bandung menggelar Sosialisasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Online dan Transaksi Non Tunai (TNT).
DARA | BANDUNG – “SP2D online merupakan perwujudan azas transparansi dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal ini selaras dengan salah satu dari lima program prioritas pembangunan Kabupaten Bandung, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia,” ungkap Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Bandung H. Teddy Kusdiana di sela-sela kegiatan tersebut di Grand Sunshine Soreang, Rabu (29/1/2020).
Teddy menilai, selain dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan secara lebih akurat, SP2D online juga dapat mengurangi risiko pengembalian SP2D akibat kesalahan input data rekening.
“Disamping itu, penerapan SP2D online juga dapat membantu pencairan lebih cepat, mencegah pencairan berulang dan memantau kondisi keuangan kas daerah terkini, melalui rekening koran setiap waktu (real time),” jelasnya.
Sementara itu Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bandung Diar Irwana menjelaskan, sosialisasi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman dalam penatausahaan keuangan kepada seluruh perangkat daerah (PD).
“SP2D online ini bertujuan untuk mempercepat proses pembayaran atau pencairan yang selama ini dilakukan secara manual dengan banyak tahapan. Melalui online ini, tahapannya akan berkurang karena langsung terkoneksi dengan BJB selaku pemegang kas daerah. Sehingga pencairan SP2D dapat dilakukan tepat waktu dan dapat mengurangi risiko kesalahan,” kata Diar.
Sosialisasi yang dihadiri seluruh kepala PD selaku pengguna anggaran, sub bagian keuangan dan bendahara pengeluaran tersebut dilaksanakan dari 29 – 30 Januari 2020 mendatang. “Pada kesempatan ini juga, kami menghadirkan perwakilan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan) Provinsi Jawa Barat dan Pimpinan BJB cabang Soreang sebagai narasumber,” ujarnya.***
Editor: denkur
