Para kepala desa di Kabupaten Bandung Barat mempertanyakan kelanjutan dana infrastruktur rukun warga yang tak kunjung terealisasi.
DARA – Masalah itu mengemuka saat para pengurus Apdesi Bandung Barat berudensi dengan Sekretaris Daerah, Asep Sodikin, di Ngamprah, Senin (7/6/2021).
Wakil Ketua Apdesi Bandung Barat, Asep Yusuf Bekti mengatakan, sejak digulirkan pada tahun 2020 hingga sekarang, program infrastruktur rukun warga atau RW belum ada kejelasan. Padahal, dana tersebut sangat dibutuhkan, terlebih saat pandemi Covid-19 kondisi ekonomi masyarakat mengalami keterpurukan.
“Tahun 2020 sudah ada rencana bantuan. Tapi karena pandemi Covid-19 anggarannya difokuskan untuk penanganan Covid-19,” ujarnya.
Apdesi mendesak pada Pemda KBB agar anggaran tersebut dimunculkan kembali pada tahun sekarang. Paling tidak bisa terealisasi di APBD Perubahan 2021.
Program bantuan infrastruktur tersebut pada waktu itu dianggarkan sebesar Rp15.000.000/RW.
Diketahui, jumlah RW se-KBB mencapai angka 2.000-an lebih. Jika dihitung-hitung total anggaran yang dibutuhkan untuk dana infrastruktur ini kurang lebih mencapai Rp36 miliar.
Asep menegaskan 165 kades yang berada di 16 kecamatan se-KBB, saat ini mengeluhkan kondisi keterpurukan ekonomi. Untuk membantu memulihkan perekonomian masyarakatnya bisa dengan memberdayakan bantuan infrastruktur RW.
“Bisa bantu untuk menambah modal atau modal awal bagi warga yang berjualan. Intinya, kita minta Pemda KBB bisa menganggarkan dana infrastruktur RW ini,” ujar Kades Campaka Mekar, Kecamatan Padalarang ini.***
Editor: denkur
