Sulit Dapatkan Pupuk Bersubsidi, Sejumlah Petani di Garut Gelar Demo

Rabu, 23 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah petani saat mendatangi Kantor Dinas Pertanan (Distan) Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Rabu (23/9/2020) (Foto: Andre/dara.co.id)

Sejumlah petani saat mendatangi Kantor Dinas Pertanan (Distan) Kabupaten Garut di Jalan Pembangunan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Rabu (23/9/2020) (Foto: Andre/dara.co.id)

Kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, sejumlah petani gelar aksi unjuk rasa, mendatangi kantor Dinas Pertanian Kabupaten Garut, di Jalan Pembangunan, Rabu (23/9/2020).


DARA | GARUT – Sejumlah petani juga menilai persoalan kartu tani tidak jelas, karena masih banyak petani yang belum memilikinya.

Abdul (64), salah seorang petani mengatakan, hingga saat ini dirinya cukup kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi, mulai dari stoknya habis hingga tidak bisa membeli karena tidak memiliki kartu tani.

“Petani hanya bisa membeli pupuk bersubsidi kalau ada kartu tani, sedangkan sekarang ini banyak sekali petani yang tidak memilikinya. Sebetulnya datanya sudah masuk, tapi yang jadi kartu tani hanya beberapa saja. Sisanya jadi bingung,” ujarnya, Rabu (23/9/2020).

Menurut Abdul, persoalan tersebut sudah berlangsung cukup lama, namun hingga saat ini tidak ada perhatian dari pemerintah, meskipun hal tersebut sudah disampaikan kepada petugas di lapangan.

“Jadinya sekarang kita terus-terusan harus membeli pupuk non subsidi yang harganya mahal. Sehingga ini sangat memberatkan,” ujarnya.

Abdul menyebutkan, dari informasi yang diketahuinya suplai pupuk bersubsidi dari prodesen selama ini disesuaikan dengan kebutuhan petani di lapangan. Petani yang memiliki kartu tani pun hanya bisa membeli sesuai kebutuhan, dan itu tercatat dalam data.

“Masalahnya, data kita sudah masuk, termasuk data lahan yang digarapnya. Lalu kalau suplai pupuk disesuaikan dengan itu, sisa pupuk subsidinya kemana? Kami berfikir negatif tentunya, pasti ada yang main disini,” katanya.

Sementara itu, koordinator aksi, Ayi Sunarya, menyebutkan, bahwa kebijakan subsidi pupuk saat ini tidak berkeadilan. Menurutnya, kelangkaan pupuk bersubsidi yang saat ini terjadi di Garut karena adanya pemainan oknum-oknum yang mengalihkan distribusi pupuk kepada mereka yang bukan haknya.

“Kami menilai bahwa program pemerintah berupa kartu tani untuk subsidi pupuk juga memang tidak jelas realisasinya, apalagi menggunakan mekanisme perbankan. Tentunya harus ada penjelasan mekanisme subsidi pupuk bagi petani secara berkeadilan,” katanya.

Ayi menuturkan, saat ini para petani harus membeli pupuk dengan harga mahal. Namun mahalnya harga pembelian pupuk tersebut tidak sebanding dengan hasil pertanian yang rendak akibat tidak maksimalnya pemupukan tanaman.***

Editor: denkur | Wartawan: Andre

Berita Terkait

Resmikan PLTA Jatigede, Presiden Prabowo Bicara Pentingnya Kemandirian Energi
Begini Komentar Bupati Bandung Soal Penyegelan Tambang Emas Ilegal di Desa Cibodas
Rakor Bersama Mendagri, Sekda Kabupaten Sukabumi Siap Laksanakan Asta Cita Presiden
Gebrakan Kapolresta Bandung Yang Baru, Bongkar Praktik Tambang Emas Ilegal di Desa Cibodas
Pemda Cirebon Prioritaskan Langkah Penanganan Banjir
Dari Sertijab Kasat Reskrim dan Kasat Lantas Polres Sukabumi
Rencana Kerja Pemkab Cirebon Tahun 2026 Fokus pada Isu Strategis
Update Indonesia Idol XIII-2025, Inilah List Lagu Road To Spekta Show Malam Nanti
Berita ini 5 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Senin, 20 Januari 2025 - 21:18 WIB

Resmikan PLTA Jatigede, Presiden Prabowo Bicara Pentingnya Kemandirian Energi

Senin, 20 Januari 2025 - 20:58 WIB

Begini Komentar Bupati Bandung Soal Penyegelan Tambang Emas Ilegal di Desa Cibodas

Senin, 20 Januari 2025 - 18:29 WIB

Rakor Bersama Mendagri, Sekda Kabupaten Sukabumi Siap Laksanakan Asta Cita Presiden

Senin, 20 Januari 2025 - 16:54 WIB

Gebrakan Kapolresta Bandung Yang Baru, Bongkar Praktik Tambang Emas Ilegal di Desa Cibodas

Senin, 20 Januari 2025 - 16:18 WIB

Pemda Cirebon Prioritaskan Langkah Penanganan Banjir

Berita Terbaru

NASIONAL

HPN di Riau, 500 Lebih Wartawan Telah Mendaftar

Senin, 20 Jan 2025 - 19:26 WIB