Topik UU

Presiden Jokowi didampingi sejumlah pejabat menghadiri Puncak Peringatan Hakordia, di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (12/12/2023). (Foto: Humas Setkab/Agung)

NASIONAL

Presiden Jokowi Dorong Penyelesaian UU Perampasan Aset

NASIONAL | Selasa, 12 Desember 2023 - 17:23 WIB

Selasa, 12 Desember 2023 - 17:23 WIB

Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa yang menghambat pembangunan, merusak perekonomian bangsa, dan juga menyengsarakan rakyat. DARA | Oleh karena itu, Presiden RI Joko…

BANDUNG UPDATE

UU Nomor 20 Tahun 2023, Berikan Angin Segar Bagi Tenaga Honorer?

BANDUNG UPDATE | Senin, 6 November 2023 - 16:50 WIB

Senin, 6 November 2023 - 16:50 WIB

Lahirnya UU Nomor 20 tahun 2023, Perubahan atas UU No.5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditetapkan Presiden RI Joko Widodo tanggal…

Foto: Kemen PPPA/Istimewa

HEADLINE

Korban Kekerasan Seksual Kini Punya Payung Hukum, RUU TPKS Sudah Disahkan jadi Undang-Undang

HEADLINE | NASIONAL | Rabu, 13 April 2022 - 11:50 WIB

Rabu, 13 April 2022 - 11:50 WIB

Rancangan Undang–Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) sudah resmi disahkan jadi undang-undang. Itu artinya korban kekerasan seksual kini punya payung hukum. DARA…

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum Rapat Koordinasi PABPDSI Kabupaten Sukabumi dan Silaturahim dengan Tokoh Masyarakat di Aula Desa Wanajaya Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi (Foto: Istimewa)

BANDUNG UPDATE

Uu Ruzhanul Ulum: Pertajam Ujung Tombak Pembangunan

BANDUNG UPDATE | HEADLINE | Kamis, 6 Januari 2022 - 16:29 WIB

Kamis, 6 Januari 2022 - 16:29 WIB

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa desa sebagai ujung tombak pembangunan. Oleh karena itu diperlukan sinergi berbagai pihak untuk mempertajamnya. DARA…

Wapres Ma’ruf Amin memimpin rapat membahas RUU Perubahan Atas UU 5/2014 tentang ASN, Jumat (24/09/2021), di Jakarta. (Foto: BPMI Setwapres)

HEADLINE

Wapres: Revisi UU ASN Jangan Lemahkan Reformasi Birokrasi

HEADLINE | NASIONAL | Senin, 27 September 2021 - 10:40 WIB

Senin, 27 September 2021 - 10:40 WIB

Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma’ruf Amin mengingatkan agar revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) jangan sampai melemahkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang telah menjadi program…

Foto: Adem

BANDUNG UPDATE

Peluang bagi Calon PMI Jabar, Pemerintah Jerman Berlakukan UU Keimigrasian

BANDUNG UPDATE | Minggu, 22 Desember 2019 - 15:51 WIB

Minggu, 22 Desember 2019 - 15:51 WIB

Kadisnakertrans Jawa Barat berharap daerah ini atau Indonesia menjadi partner untuk implementasi program migrasi dan Diaspora Pemerintah Jerman. Juga, Pemerintah Jerman dapat mendukung kebijakan…

Ilustrasi: harianjogja.com

NASIONAL

Masih Uji Materi di MK, Jokowi tak akan Terbitkan Perppu KPK

NASIONAL | Jumat, 1 November 2019 - 17:00 WIB

Jumat, 1 November 2019 - 17:00 WIB

Desakkan agar Presiden Jokowi menerbitkan Perppu KPK nampaknya kandas. Jokowi menilai tidak sopan jika MK masih gelar uji materi, ini malah menggeluarkan keputusan lain,…

Foto: Humas Jabar

BANDUNG UPDATE

UU Disahkan, Gubernur: Pesantren akan Setara dengan Lembaga Pendidikan lain

BANDUNG UPDATE | Rabu, 23 Oktober 2019 - 13:32 WIB

Rabu, 23 Oktober 2019 - 13:32 WIB

Peringatan Hari Santri Nasional tahun ini dipandang istimewa karena DPR RI telah mengesahkan UU pesantren. Dengan UU ini pesantren pesantren akan mendapat perhatian yang…

Ilustrasi: Sinar Harapan

NASIONAL

Hari Ini UU KPK yang Baru Mulai Berlaku, Ini Pasal-Pasal yang Berubah

NASIONAL | Kamis, 17 Oktober 2019 - 10:24 WIB

Kamis, 17 Oktober 2019 - 10:24 WIB

Setelah gonjang ganjing, Undang-Undang KPK yang baru, akhirnya hari ini mulai berlaku. Lantas, pasal-pasal apa saja yang berubah?     DARA | JAKARTA –…

Humas KPK, Febri Diansyah (Foto: Asumsi.co)

HUKRIM

Pelajari Pasal UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

HUKRIM | Rabu, 18 September 2019 - 11:31 WIB

Rabu, 18 September 2019 - 11:31 WIB

DARA | JAKARTA – Revisi Undang-Undang Nomor30 Tahun 2020 disahkan DPR dan KPK membentuk tim transisi untuk mempelajari dampak dari revisi itu. Kabiro Humas…

Foto: Humas Jabar

Ads

Uu: Banyak Potensi Kota Banjar yang bisa Dikembangkan

Ads | Kamis, 21 Februari 2019 - 17:18 WIB

Kamis, 21 Februari 2019 - 17:18 WIB

DARA | BANJAR – Menurut Wakil Gubernur Jawa barat, Uu Ruzhanul ulum, banyak potensi Kota Banjar yang masih bisa dikembangkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah…

Sidang kasus dugaan korupsi dana hibah, di Pengadilan Tipikor Bandung, di Jalan LLRE Martadinata, Bandung, Senin (16/2). Foto: Dara.co.id/Bima

HUKRIM

Peran Uu Ruzhanul Ulum pada Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Diungkap Mantan Asda I

HUKRIM | Senin, 18 Februari 2019 - 18:04 WIB

Senin, 18 Februari 2019 - 18:04 WIB

DARA|BANDUNG – Peran mantan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Pemkab Tasikmalaya, Jawa Barat — dengan sembilan terdakwa —…

Ads

Uu: Gali dan Kembangkan Potensi Peserta Didik

Ads | Sabtu, 16 Februari 2019 - 12:05 WIB

Sabtu, 16 Februari 2019 - 12:05 WIB

DARA | BOGOR – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, berharap tenaga pendidik dapat menemukan dan mengembangkan potensi anak didiknya. Maka saat transfer…

Foto: Humas Jabar

Ads

Uu: Kami Butuh Ilmuwan Geografi Kelola Jabar

Ads | Kamis, 14 Februari 2019 - 17:08 WIB

Kamis, 14 Februari 2019 - 17:08 WIB

DARA | BANDUNG – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menuturkan, ilmu geografi semakin dibutuhkan bukan hanya oleh para pelajar melainkan juga pemerintah termasuk…

(Foto:net)

NASIONAL

Ketua KPK: UU Tipikor Harus Segera Direvisi

NASIONAL | Selasa, 27 November 2018 - 12:54 WIB

Selasa, 27 November 2018 - 12:54 WIB

DARA| JAKARTA – Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)…

(Foto:merdeka.com)

EKONOMI

Wamenkeu: Kontribusi PNBP dari Penerimaan Negara 25,4 Persen

EKONOMI | Rabu, 21 November 2018 - 12:28 WIB

Rabu, 21 November 2018 - 12:28 WIB

DARA| JAKARTA – Undang-Undang Nomor 9 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) disosialisasikan Kementerian Keuangan. Undang-undang ini mengatur tentang objek, tata cara pengenaan tarif…