DARA | BANDUNG – Pada 2019, 166.946 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan menerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung, DraHj Nina Setiana MSi mengungkapkan, menyebutkan, BPNT merupakan bantuan sosial yang digulirkan sebagai bagian dari strategi pengentasan kemiskinan. Penyaluran BPNT, akan menggunakan indeks keuangan inklusif, yakni penyaluran bantuan keuangan formal kepada masyarakat tidak diberikan secara tunai, melainkan dalam bentuk non tunai.
“Dengan penerapan keuangan inklusif pada penyaluran bantuan sosial kepada KPM, mereka akan diberi ATM 
yang kemudian ditukarkan menjadi bahan pangan, seperti beras, minyak, telur, gula dan kebutuhan pangan lainnya,” katanya, seusai Sosialisasi dan Launching Bantuan Sosial di Gedung Moch Toha Soreang, Kamis (21/3/2019).
Nina menjelaskan, dari lebih dari 3,7 juta jiwa penduduk Kabupaten Bandung yang, angka kemiskinan terus menerus mengalami penurunan. Dari 7,61% pada tahun 2016, turun menjadi 7,36 pada tahun 2017, kemudian pada tahun 2018, turun kembali melebihi target RPJMD sebesar 6,9% yaitu di angka 6,65%.
“Berdasarkan evaluasi kami tahun 2018 penyerapan PKH (Program Keluarga Harapan) sebesar 99,98% sedangkan penyerapan untuk BPNT sebesar 96,60%,” ujarnya.
Pada pelaksanaan pendistribusian PKH, berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) Dinas Sosial Kabupaten Bandung, tercatat 32.704 KPM yang tersebar di 31 kecamatan masuk dalam kategori miskin. “Melalui program- program yang digulirkan, seperti PKH, BPNT, PIP (Program Indonesia Pintar), PIS (Program Indonesia Sehat), bukan saja soal kesenjangan ekonomi yang terselesaikan, masalah kesehatan dan pendidikan masyarakat kategori miskin juga bisa ditanggulangi.”
Sementara itu, Bupati Bandung H Dadang M Naser SH Sip Mip, menanggapi, kesenjangan masyarakat tentu saja akan mempengaruhi capaian indeks pembangunan manusia (IPM), sebagai frame keberhasilan pembangunan. Dia menjelaskan pelaksanaan berbagai program tadi harus benar-benar tepat sasaran dan efektif untuk mengentaskan kemiskinan di daerah tersebut.
“Ada BPNT, PKH, PIP dalam bentuk pelayanan kesehatan untuk warga miskin, juga PIS sebagai solusi peningkatan pendidikan bagi yang kurang mampu. Seluruh program harus tepat sasaran, data keluarga yang layak dapat bantuan harus valid agar masyarakat bisa merasakan manfaat dari bantuan pemerintah tersebut. Jadi bansos ini bisa memutus matarantai kemiskinan,” kata bupati.
Pada kesempatan itu bupati berharap, ada dukungan semua pihak mulai dari tingkat RT hingga kecamatan dan seluruh elemen masyarakat. Sehingga lanjutunya, program bantuan pangan non tunai ini, bisa membawa dampak positif dalam meningkatkan potensi lokal khususnya penyediaan komoditas beras dan telor.
Selain itu, ia berharap kepada BNI, agar e-warong (elektronik warung gotong royong) dapat bersinergis dengan bumdes-bumdes yang sudah dianggap baik untuk di berdayakan. “Dalam pendistribusiannya, semua harus transparan. Jangan ada main-main, apalagi ini hak untuk rakyat kurang mampu. Mari kita kawal bersama,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan
