Tahun 2021 Kejari Lakukan Pendampingan, Ini Data Capaiannya

Selama tahun 2021, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bandung berhasil melakukan pendampingan hukum kepada beberapa intansi atau lembaga pemerintahan di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

DARA – Ada beberapa langkah yang biasa dilakukan dalam pendampingan hukum yakni konsultasi dan diskusi sebelum intansi atau lembaga pemerintahan melaksanakan suatu program seperti pengadaan barang dan jasa atau penyelamatan aset negara.

“Biasanya mereka menggandeng kita (Kejari Kabupaten Bandung) agar terhindar dari masalah saat melaksanakan program-program terutama yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa,” ujar Kepala Kejari Kabupaten Bandung, Sunarko melalui Kasie Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejari Kabupaten Bandung, Noordien Kusumanegara di Soreang, Senin (1/11/2021).

Noordien mengatakan, sebagai Jaksa Pengacara Negara (JPN) selalu membuka ruang selebar-lebarnya untuk semua stakeholder yang ingin bekerjasama dan membutuhkan bantuan hukum, pendampingan hukum dan semacamnya agar semua program yang mereka kerjakan tetap berada pada koridor yang seharusnya dan tidak sampai terjerat permasalahan atau kasus hukum.

“Kami sudah melakukan MoU dengan 20 stakeholder yang ada di Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat selama tahun 2021 ini, dari perjanjian kerjasama tersebut sudah ada milyaran aset negara yang terselamatkan,” kata Noordien.

Dengan adanya pendampingan dan bantuan hukum sejak awal, ia menyebut bisa menghindarkan dan mencegah terjadinya hal-hal atau perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang sehingga tidak terjadi kerugian negara.

Salah satu stakeholder yang telah mendapat bantuan hukum adalah Perumda Air Minum Tirtaraharja. Pada tahun ini, lebih dari enam milyar aset negara milik perusahaan air minum daerah tersebut yang terselamatkan berkat bantuan hukum dari Kejari Kabupaten Bandung.

Sekretaris Perumda Air Minum Tirtaraharja, Teddy mengaku sangat terbantu dengan bantuan dan pendampingan hukum dari Kejari Kabupaten Bandung terutama bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), dimana bantuan dan pendampingan hukum yang diterima pihaknya adalah dalam penyelamatan aset lahan milik Perumda Air Minum Tirtaraharja.

Teddy menyebut, sebetulnya ada dua bidang lahan milik Perumda Air Minum Tirtaraharja dengan nilai yang cukup besar yang dibantu diselamatkan oleh Bidang Datun Kejari Kabupaten Bandung.

“Yang pertama itu nilainya lebih dari enam milyar dan satu lagi nilainya kisaran dua puluh milyar,” ujar Teddy melalui sambungan telepon.

Menurutnya, kedepan mungkin akan ada aset lain yang akan dibantu diselamatkan karena saat ini penelusuran aset itu terus dilakukan. Jika memang dari hasil penelusuran ditemukan aset yang harus mendapat pendampingan dan bantuan hukum, pihaknya akan terus bekerjasama dengan Kejari Kabupaten Bandung.

“Semuanya akan dilakukan secara bertahap, karena memang mengurus aset dan mempersiapkan segala macamnya itu memerlukan waktu yang cukup banyak, soalnya tiap permasalahan yang terjadi itu punya keunikan sendiri-sendiri,” katanya.

Selain penyelamatan aset lahan, hal lain yang biasa mendapat batuan dan pendampingan hukum diantaranya adalah ketika ada aktivitas-aktivitas pelaksanaan pekerjaan seperti pembangunan pengembangan saluran air minum.

“Kita juga dibantu disuvervisi oleh Kejari Kabupaten Bandung misalnya dalam hal administrasi dan aspek legalnya, kemudian juga apabila ada kendala-kendala yang berkaitan dengan kondisi non teknis tetapi bersentuhan dengan sisi legal, kita juga ada kerjasama dengan Kejari Kabupaten Bandung,” tambahnya.

Teddy menegaskan kerjasama tersebut dilakukan agar pekerjaan bisa berjalan sesuai aturan, pembangunan bisa dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, kemudian manfaat dari pembangunan itu juga bisa sesuai dengan ketentuan yang seharusnya.

“Intinya pendampingan hukum itu diperlukan agar semua berjalan sesuai aturan dan kami merasa sangat terbantu dengan adanya kerjasama dengan Kejari Kabupaten Bandung,” ujarnya.

CAPAIAN KINERJA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA PEERIODE JANUARI S/D 01 NOVEMBER 2021 

7. Data Kegiatan Pendampingan Hukum Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Tahun 2021