“Dengan status siaga Covid-19 dan ditemukan pasien positif. Pemkab Cianjur sudah berencana untuk membeli rapid test secara mandiri. Rencananya akan membeli dari Korea Selatan,” kata Plt Bupati Cianjur.
DARA | CIANJUR – Adanya larangan dari World Health Organization (WHO) dan pemerintah pusat yang tidak merekomendasikan penggunaan rapid test Covid-19 menjadi alasan Pemkab Cianjur, Jawa Barat, membatalkan pembelian sebanyak 18 ribu rapid test.
Rencananya, Pemkab Cianjur akan membeli belasan ribu alat dari Korea Selatan itu, untuk digunakan deteksi dini dan pemetaan penyebaran Covid-19.
“Dengan status siaga Covid-19 dan ditemukan pasien positif. Pemkab Cianjur sudah berencana untuk membeli rapid test secara mandiri. Rencananya akan membeli dari Korea Selatan,” kata Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman kepada wartawan, Selasa (28/4/2020).
Herman mengungkapkan, pembelian belasan ribu alat rapid test itu untuk mempercepat pemetaan penyebaran Covid-19 serta sebagai langkah antisipasi. Sehingga Cianjur tidak perlu menunggu stok dari provinsi.
Herman menyebutkan, awalnya pengadaan 18 ribu rapid test didasarkan pada perhitungan 0,6 dikalikan jumlah penduduk Cianjur.
“Dari perhitungan itu kebutuhan rapid test 9 ribu, tapi karena rapid itu dua kali yakni di awal dan di akhir pascapenanganan, makanya pengadaan di angka 18 ribu buah,” jelasnya.
Namun menurut Herman, rencana itu batal karena WHO tidak merekomendasikan penggunaan rapid test. Selain itu, pemerintah pusat juga melarang daerah untuk melakukan pengadaan rapid test sendiri.
“Tidak tahu alasan pastinya apa, karena dilarang ya tidak jadi beli. Padahal dengan pengadaan sendiri kita bisa cepat memetakan, sehingga penyebaran Covid-19 bisa diminimalisir,” tuturnya.
Di sisi lain, Juru Bicara Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Cianjur, Yusman Faisal mengatakan, stok rapid test sebanyak 2.400 buah yang diterima secara bertahap dari Pemprov Jabar kini sudah habis.
“Stoknya belum ada lagi, di Dinkes Cianjur sekarang sudah habis didistribusikan ke puskesmas dan tes pasien ODP, PDP, dan orang dengan risiko tinggi,” ujar Yusman.
Yusman mengaku, pada pekan lalu sudah berencana berangkat ke Pemprov untuk meminta tambahan stok rapid test, tetapi ditolak lantaran stok di provinsi yang juga belum ada.
“Jumat lalu mau ambil, tapi ditolak. Katanya belum ada stok di provinsi juga. Hari ini kami akan coba lagi, dan terus pantau sehingga ketika stok ada bisa langsung diminta untuk Cianjur,” katanya.***
Editor: Muhammad Zein
