Lima BRT hibah Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, hingga kini belum dapat beroperasi terkait beberapa kendala yang harus diselesaikan Dishub Kota Sukabumi, di antaranya keterbatasan APBD.
DARA | SUKABUMI – Hingga saat ini, lima Bus Rapid Transit (BRT) hibah dari Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, masih teronggok di area parkir kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Sukabumi, Jawa Barat. Pemerintah kota ini tak memiliki anggaran untuk mengoperasikannya.
Lima BRT yang diterima Pemkot Sukabumi tahun lalu itu, berkapasitas 40 orang. “Hingga setahun ini belum dapat beroperasi, menunggu tahun depan,” kata kepala Dishub Kota Sukabumi, Abdul Rachman, Rabu (20/11/2019).
Menurut dia, pengoperasian BRT itu, terkendala perubahan plat merah menjadi kendaraan komersial. “Sebelumnya kita terkendala karena BRT itu mobil untuk komersil, harus mengubah dulu dari plat merah ke plat kuning. Balik namanya itu baru selesai bulan kemarin,” ujar dia.
Lalu, sebelum beroperasi pihaknya akan melakukan pematangan dan pengkajian terlebih dahulu. Saat ini, lanjut dia, dishub masih mengodok tiga opsi agar RBT bisa beroperasi di Kota Sukabumi.
“Ada tiga opsi, apakah dikerjasamakan dengan Damri, dikelola oleh badan usaha baik milik daerah ataupun swasta, atau dikelola langsung oleh Dishub,” katanya.
Tiga opsi tersebut, lanjut dia, yang masih perlu kajian mendalam, karena berhubungan dengan biaya operasionalnya. Dishub, menurut dia, bisa saja mengelolanya, karena pemerintah pusat sedang menggemborkan by the service, yakni mencoba mengubah paradigma untuk angkutan dengan membeli pelayanan.
Ia menyebutkan, pelayanan itu bagian hajat hidup masyarakat dan pemerintah harus hadir disana. “Cuma masalahnya, untuk mengelolanya itu kita harus mempunyai anggaran khusus. Seperti harapan pusat, tak hanya membangun infrastrukturnya saja namun juga menganggarkan di daerah untuk membiayai masalah angkutan,” ujarnya.
Ia menyayangkan, Pemkot Sukabumi tidak memiliki anggaran yang memadai karena keterbatasan APBD. Berbagai strategi pembiayaan pengoperasian BRT, diakuinya telah dibahas dalam beberapa rapat.
“Apakah akan menggandeng investor melalui CSR-nya sebagai stimulan dengan timbal balik kita dapat mem-branding perusahaan tersebut. Yang penting kita operasional BRT dari mulai perawatan BRT, sopir, dan lainnya bisa tertutupi. Semoga target 2020, BRT bisa beroperasi,” katanya.***
Wartawan: Riri | Redaktur: Ayi Kusmawan
