DARA | JAKARTA – Santer terdengar 31 juta daftar pemilih tetap (DPT) diselundupkan kementerian dalam negeri. Kubu Prabowo-Sandiaga mencoba mempermasalahkan fenomena itu. Kemudian mendapat jawaban dari Komisi Pemilihan umum (KPU). Kamis malam nanti (13/12/2018), KPU akan mengundang dua kubu calon presiden dan wakil presiden untuk mebahas proses verifikasi atau analisis data DPT.
Komisioner KPY Evi Novilda Ginting mengatakan, KPU akan membahas data ini bersama dua kubu yang akan bertarung di Pilpres.
Kubu Prabowo selain meminta dilibatkan dalam verifikasi juga meminta KPU membuka seluruh angka pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) pemilih di dalam DPT. Evi menanggapi, bisa saja KPU menyetujui permintaan BPN. Namun, data yang dibuka tidak untuk diperlihatkan kepada publik karena bisa disalahgunakan untuk kepentingan tertentu oleh pihak lain.
“Kalau yang tertutup memungkinkan untuk kami perlihatkan tapi untuk ke publik semua, ya enggak,” ujarnya.***
Editor: denkur
