Mayoritas target pendapatan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2023 terealisasi dengan baik.
DARA | Di sisi lain, optimisme menjalani tahun 2024 harus tetap terjaga meski di tengah banyak potensi tantangan dari berbagai lini.
Berdasarkan data kinerja Badap Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat, tahun 2022 mereka merealisasikan pendapatan daerah sebesar Rp33,23 triliun.
Tahun ini, realisasinya mengalami peningkatan kurang lebih 4,63 persen atau Rp34,77 triliun.
Angka itu didapatkan dari berbagai sektor, yakni pendapatan asli daerah realisasinya sebesar Rp24,37 tirliun.
Jumlah itu berasal dari pajak daerah Rp22,52 triliun, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang Dipisahkan Rp541,13 miliar, retribusi daerah Rp60,7 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp1,25 triliun.
Dilihat lebih rinci, sektor pajak daerah, realisasi dari pajak kendaraan bermotor (PKB) sudah melebihi target yang dicanangkan sebesar 102,17 persen atau Rp9,20 triliun.
Lalu pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat (PBBKB) realisasinya 104 persen atau Rp3,54 triliun, pengambilan pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan (PAP) realisasinya 100 persen yakni Rp70,68 miliar.
Kemudian, bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) dan pajak rokok realisasinya mencapai lebih dari 90 persen meski dihadapkan pada faktor eksternal, seperti kondisi daya beli dan kekuatan produksi industri. Masing-masing dibukukan di angka Rp6,01 triliun dan Rp3,68 triliun.
Kepala Bapenda Jabar, Dedi Taufik mengapresiasi kinerja dari semua pegawai sepanjang tahun 2022. Semua hal yang positif ia sebut akan ditingkatkan. Sebaliknya, catatan minor menjadi bahan evaluasi.
“Tentu capaian ini perlu disyukuri dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Saya tentu harus mengapresiasi kerja keras semua teman-teman yang terlibat, juga tim pembina samsat. Agenda, strategi untuk tahun ini sudah kami susun dan diharapkan semua bisa fokus kembali dan jangan cepat puas,” kata Dedi di Bandung, Sabtu (20/1/2024).
“Tahun ini tantangannya pasti ada lagi. Maka dari itu penting bagi kami untuk selalu berkoordinasi dengan pimpinan, antar dinas hingga intansi terkait. Karena, pendapatan daerah selalu berkolerasi dengan kondusivitas sosial, politik dan ekonomi. Itu yang harus tetap dijaga,” imbuhnys.
Disinggung mengenai salah satu hal utama yang akan dimaksimalkan pada tahun ini, Dedi Taufik menyebut adalah keberlanjutan atau penyempurnaan invoasi teknologi digital. Fokusnya adalah kemudahan pelayanan yang bermuara pada peningkatan kesadaran para wajib pajak.
“Inovasi layanan tetap menjadi salah satu prioritas. Transaksi wajib pajak yang menggunakan (aplikasi) Sambara tiap tahun trennya meningkat. Kemudian, kami ingin memperluas area yang menjadi percontohan dari sisi pelayanan,” katanya.
“Lalu, pencapaian Bapenda juga tidak terlepas dari implementasi pembangunan zona integritas di 34 Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW). Itu kan sebagai salah satu bagian dari implementasi area pengawasan reformasi birokrasi,” lanjutnya.
Sementara itu, Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin mengapresiasi kinerja yang sudah direalisasikan oleh Bapenda.
Menurutnya, pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah andalah dari pendapatan asli daerah (PAD).
Namun, melihat perkembangan ke depan, ada tantangan yang harus dihadapi, diantaranya visi nol emisi yang bisa mengubah arah pendapatan.
Visi dari pemerintah pusat ini harus didukung. Dengan kata lain, meminta semua dinas turut berkontribusi secara maksimal mencari potensi untuk pendapatan daerah.
“PKB itu mengandalkan kepada bahan bakar fosil. Sementara kita menuju zero emmision. Makanya saya minta semua dinas jangan terlena. Penting mencari sumber pendapatan lain seperti pariwisata,” ujarnya.
Menurutnya, potensi pariwisata di Jawa Barat mulai dari pantai hingga gunung sudah tersedia. Ia mengajak semua pihak untuk mengembangkannya. Contohnya, kawasan Ciayumajakuning yang ia sebut potensinya masih bisa ditingkatkan, ditambah keberadaan BIJB Kertajati.
“Saya apresiasi kinerja Bapenda. Tapi, dinas-dinas lain, infrastuktur maupun pariwisata harus mulai bergerak. Makanya saya minta sekarang itu ke seluruh Kepala Dinas OPD itu saya minta, satu kerja baik, tapi kerja baik itu bukan kerja baik datang ke kantor, pulang jam pulang kantor,” katanya.
“Melakukan inovasi terus perhatikan potensi. Kerjasama dengan banyak pihak. Jadi kalau kita mau maju ya siapa lagi kalau bukan dimulai dari gedung sate kebijakan itu. Saya beri kebebasan kepada mereka untuk bekerja dengan baik, saya tidak pernah menekan untuk ini itu,” imbuhnya.
Editor: denkur
