Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat akan melibatkan jaksa untuk merealisasikan penerapan kurikulum anti korupsi untuk level SMA, SMK dan SLB.
DARA – Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Dedi Supandi usai menemui Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Asep N Mulyana di kantor Kejati Jabar, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (21/3/2022).
Dedi Supandi mengatakan materi anti korupsi tersebut akan masuk pada mata pelajaran PPKN.
“Rabu besok Pak Kajati akan menyerahkan buku kurikulum pendidikan anti korupsi kepada kepala sekolah sebagai simbol dimulainya,” ujar Dedi.
Dedi menyampaikan, tujuan diberlakukannya kurikulum anti korupsi ini memiliki berkaitan dengan pengembangan pendidikan karakter di Jabar. Dengan demikian, para pelajar memiliki bekal di masa depan untuk tak melakukan perbuatan korupsi.
Selain itu, kurikulum anti korupsi ini juga hadir untuk menyokong momentum G20 yang berlangsung tahun ini.
“Insya Allah dengan adanya kurikulum itu akan menjadi sebuah kelembagaan yang sudah ternaungi dan akan kita lakukan pembelajaran di sekolah,” ujarnya.
Dia melanjutkan, kurikulum anti korupsi ini juga tidak hanya akan menyentuh peserta didik. Namun, mengajak tenaga kependidikan untuk mengusung semangat antikorupsi di setiap sekolah.
“Saya sangat salut pak kajati tadi bilang bahwa siap menjadi pengajar langsung ke anak sekolah,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat Asep N Mulyana mengatakan pihaknya mendukung langkah Pemprov Jabar untuk memasukkan materi anti korupsi pada kurikulum pelajar SMA/SMK dan sederajat di Jabar.
“Kita bersama untuk menjadikan Jabar ini bebas korupsi. Salah satunya kami akan melakukan dalam konteks pencegahan ya,” ujar Asep.
Bahkan Asep memastikan, berencana membentuk satuan tugas (satgas) untuk menunjang kurikulum anti korupsi tersebut. Nantinya, satgas ini akan membantu untuk menyiapkan materi anti korupsi yang akan diberikan kepada pelajar di Jabar.
Selain menyiapkan materi, Asep mengatakan jaksa-jaksa di Jabar juga akan diarahkan untuk memberikan materi langsung ke sekolah-sekolah.
“Jadi di samping kurikulum, di dalam implementasinya pun nanti kita akan membuat berbagai macam pendekatan. Di satu sisi kami akan turun langsung sebagai narasumber pengajaran pendidikan anti korupsi,” kata Asep.
Dia menambahkan selain memberi pelajaran, para Jaksa juga nantinya akan memberikan pelatihan membangun karakter pelajar bebas korupsi. Salah satu yang mendasar terkait untuk memberitahukan perihal integritas.
Artinya, pihaknya akan membuat semacam gerakan untuk membina karakter atau integritas dari para siswa. Sehingga, nantinya akan dibentuk duta integritas di sekolah itu guna menanamkan kejujuran.
“Gerakan integritas itu gerakan keseharian bukan doktrinasi tapi mereka menyadari betul bahwa ini adalah kebutuhan mereka dan nanti akan dibuat juga bagaimana nanti kita membudayakan misalnya nyontek itu bukan hanya perbuatan yang tidak baik tapi juga menjadi bibit korupsi, tentu dengan pendekatan yang akan kita susun bersama dengan Kadisdik dan temen-temen di dinas pendidikan,” jelasnya.
Editor: denkur
