Para petani kesulitan mendapat pupuk urea bersubsidi. Padahal, sangat butuh, sebab saat ini padinya sudah berusia 40 hari. Usia yang sudah waktunya dipupuk.
DARA | BANDUNG – Kelangkaan pupuk urea bersubsidi itu terjadi di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di kios-kios resmi pun tidak ada. Kondisi itu dituturkan Ketua Kelompok Tani Nelayan Andalan Indonesia (KTNA) Kabupaten Bandung, Nono Sambas.
“Kalau soal harga masih normal karena kan ada Harga Eceran Tertinggi (HET), kalau lebih dari itu bisa ditangkap penjualnya. Cuma masalahnya sekarang itu pupuknya tidak ada, kekurangan ini sudah kami rasakan dua bulan terakhir ini,” kata Nono, Jum’at (2/10/2020).
Dikatakan Nono, kelangkaan ini terjadi akibat adanya pengurangan jatah atau kuota pupuk bersubsidi dari pemerintah, sehingga meski distribusi pupuk sudah lebih dari 90 persen, kebutuhan petani belum terpenuhi.
Di sisi lain, lanjut Nono, adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan petani memiliki kartu tani sebagai salah satu syarat untuk bisa membeli pupuk, sebagian besar petani belum memilikinya.
“Katanya harus punya kartu tani dan tergabung dalam kelompok tani yang sudah terdaftar. Tapi pemerintah juga tidak ngasih kartunya. Mungkin hanya sebagian orang saja yang punya kartu itu,” ujarnya.
Menurutnya, kebutuhan pupuk untuk Kabupaten Bandung itu, berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), kurang lebih sekitar 300 ribu ton pertahun. Namun, tahun ini dipastikan berkurang seiring adanya pengurangan kuota pupuk untuk wilayah Jawa Barat.
“Kalau soal jumlah pastinya silakan tanya ke dinas terkait. Tapi yang pasti memang ada pengurangan kuota pupuk oleh pemerintah secara nasional,” tuturnya.
Seharusnya kata Nono, meski saat ini pandemi virus corona tak kunjung usai. Namun, sektor pertanian tetap harus mendapatkan prioritas, sebab pertanian terutama pangan adalah salah satu pertahanan penting dalam sebuah negara.
“Dalam situasi perang sekalipun yang namanya pertanian itu harus tetap prioritas. Kalau tidak ada yang nanam padi kita semua mau makan apa. Itu artinya, meskipun saat ini kita sedang menghadapi virus corona tapi kalau pertanian enggak boleh diabaikan tetap harus diutamakan. Kalau sekarang kan malah dikurangi jatah pupuknya,” ujarnya.
Sejatinya, lanjut Nono, para petani ini tidak perlu disuruh suruh untuk menanam padi. Karena memang sudah menjadi tanggungjawab dan kewajibannya. Namun memang harusnya pemerintah juga memahami ada hal-hal yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh petani. Seperti pengadaan pupuk, obat obatan dan harga jual pasca panen.
“Nah hal-hal seperti itu yang sudah semestinya jadi tanggungjawab pemerintah. Kalau sekarang, kami itu dibutuhkan tapi tidak diperhatikan dan difasilitasi dengan baik,” jelasnya.***
Editor: denkur
