DARA | BOGOR – Terkendala kekurangan perangkat komputer, UNBK di Kabupaten Bogor berlangsung dua sesi, meskipun pelaksanaannya mencapai 100 persen. Ada 1.127 sekolah dan 96 ribu siswa di daerah ini yang mengikuti ujian tersebut.
“Namun ujian ini masih dilaksanakan dalam dua sesi. Pengadaan komputer masih banyak yang meminjam dari sekolah tingkat SMA. Ke depan agar pelaksanaan ujian digelar satu sesi sehingga siswa lebih nyaman dalam ujian, selain dari APBD Kabupaten Bogor saya juga meminta bantuan anggaran dari Pemprov Jawa Barat dan pemerintah pusat,” kata Bupati Bogor, Ade Yasin, seusai meninjau pelaksanaan UNBK di SMPN 2 Sukaraja, Senin (22/4), dirilis bogorkab.go.id.
Ia menambahkan, untuk mencapai 100 persen pelaksanaan UNBK, pada tahun ini pihaknya sudah mengadakan 5.300 perangkat komputer dan khusus untuk APBD Tingkat II ditambah. Saat ini pihaknya masih kekurangan sekitar 48.000 perangkat komputer lagi.
“Jika SD dan SMP dianggarkan melalui Dinas Pendidikan untuk MI dan MTS maka bantuan hibahnya melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor,” ujar dia.
Bupati mendorong untuk memberikan bantuan bus kepada sekolah-sekolah yang susah terjangkau angkutan umum. “Di sini ada Pak Enday selaku Kabag Kesra, saya ingin sekolah-sekolah yang tidak dilalui oleh angkutan umum agar diberi bantuan bus sekola untuk mengangkut murid-murid, minimal kalau di SMPN Sukaraja 2 ini dari ujung jalan sana bisa menggunakan bus sekolah.”
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, TB Luthfie Syam ,menjelaskan di tingkat Provinsi Jawa Barat yang sudah bisa melaksanakan 100 persen UNBK baru di dua daerah yaitu Kota Bandung dan Kabupaten Bogor.
“Tapi saat ini kami masih juga ada yang tiga sesi hingga pengadaan perangkat komputer harus terus ditambah baik dari APBD tingkat I, II maupun Dana Alokasi Khusus (DAK),”kata TB Luthfie.
Tahun ini, lanjut dia, Pemkab Bogor juga sudah memberikan bantuan hibah untuk Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor agar MI dan MTS swasta bisa melengkapi perangkat komputernya. Lebih dari Rp22 miliar sudah dihibahkan Pemkab Bogor untuk Kantor Kementerian Agama.
“Namun itu tidak semuanya untuk mengadakan perangkat komputer, tetapi juga untuk meningkatkan upah guru di tingkat MI dan MTS,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan
