DARA | BANDUNG – Pertumbuhan penduduk di Jawa Barat tergolong cepat. Salah satu faktor penyebabnya, rata-rata wanita usia subur melahirkan atau Total Fertility Rate (TFR) masih tinggi.
“Oleh karena itu, pengendalian kelahiran itu sangat penting karena berdampak pada daya saing daerah dan indeks pembangunan manusianya,” kata Plh. Sekda Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad, saat membuka Review Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunanan Keluarga (KKBPK) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 di Hotel Papandayan, Kota Bandung, Selasa (6/8/19).
Selain itu, Daud menyatakan, stunting, keluarga pra-sejahtera, dan anak putus sekolah, masih menjadi persoalan di Jawa Barat dan mendapatkan atensi. Karena itu, dia menilai program KKBPK dapat menyelesaikan deretan masalah tersebut sekaligus menjadi proyek prioritas nasional.
Daud juga berharap KKBPK dapat menjadi salah satu faktor keberhasilan Jawa Barat dalam melahirkan generasi penerus yang sehat, cerdas, inovatif, berdaya saing tinggi, berbudaya, produktif, dan bahagia.
“Sehingga program ini memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan sumber daya manusia di masa sekarang dan masa yang akan datang,” ujarnya.
Menurut Daud, Pemprov Jawa Barat telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya, mengelola dan mengedukasi sekira 2.035 kampung Keluarga Berencana.
Dalam kesempatan yang sama, ia meminta KKBPK tidak hanya berorientasi pada angka kelahiran, melainkan juga fokus pada upaya-upaya pemenuhan kualitas pelayanan. “Serta menghormati hak-hak reproduksi dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.”***
Editor: Ayi Kusmawan
