Tinjau Kasus Kekerasan Anak di Sumedang, Menteri Bintang Minta Hak Pengasuhan Harus Diberikan

Minggu, 9 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga saat kunjungi Polres Sumedang (Foto: Kemen PPPA)

Menteri PPPA, Bintang Puspayoga saat kunjungi Polres Sumedang (Foto: Kemen PPPA)

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga Jumat lalu mengunjungi Polres Sumedang, Jawa Barat untuk meninjau langsung penanganan kasus kekerasan terhadap anak usia 6 tahun.


DARA – Anak itu ditemukan dalam keadaan kaki dan tangan terikat rantai di salah satu perumahan di Sumedang. Menteri Bintang mengaku miris dan meminta proses hukum harus berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.

“Kalau kita melihat kemarin dari laporan dan pemberitaan yang viral, kondisi korban yang mengalami kekerasan ditemukan dalam keadaan terantai itu sangat-sangat miris dan mengkhawatirkan,” tutur Menteri Bintang, seperti dikutip dari laman resmi Kemen PPPA, Minggu (9/1/2022).

Kapolres Sumedang, AKBP Eko Prasetyo Robbyanto yang menerima langsung kedatangan Menteri Bintang menjelaskan pelaku S (56) merupakan tante korban dan saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka.

“Pelaku yang merupakan tante, saudara dari ibu korban saat ini telah kami tetapkan sebagai tersangka. Korban sendiri ditemukan secara tidak sengaja saat ada laporan warga terkait dugaan kebakaran di rumah tersangka. Tersangka dijerat pasal 80 ayat 1 dan 2 dan ayat 4 UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 351 ayat 1 dan ayat 2 KUHP, dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara,” jelas Eko.

Di Polres Sumedang, Menteri Bintang berkoordinasi dengan Kapolres Sumedang, Kepala Dinas DP3AKB Jawa Barat, Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Sumedang, UPTD PPA Provinsi Jawa Barat, Kejaksaan RI Sumedang, dan Kepala Pengadilan Negeri Sumedang, terkait solusi bagi kepentingan terbaik anak.

Menteri Bintang meminta agar hak anak harus tetap terpenuhi utamanya hak pengasuhan mengingat saat ini tidak ada kerabat lain yang dapat mendampingi korban.

“Kita harus memastikan hak anak, yaitu pengasuhan pengganti bagi anak korban. Memastikan anak berada di pengasuh yang tepat, aman, nyaman. Untuk mencari pengasuh pengganti ini sangat penting, ada mekanisme dan prosedur yang harus dijalani. Agar tidak terjadi penelantaran dikemudian hari ataupun trafficking, itu yang akan kita kawal,” ujar Menteri Bintang.

Dalam tinjauannya, Menteri Bintang menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolres Sumedang dan seluruh jajaran aparat penegak hukum (APH) yang telah menangani kasus dengan sigap dan cepat. Di samping itu juga memberikan pendampingan dan penanganan yang baik kepada anak korban dengan memberikan tempat yang aman.

Di Polres Sumedang, Menteri Bintang bertemu langsung dengan anak korban. Kondisi anak korban yang ditemui telah berangsur pulih dan aktif. Melihat kondisi ini Menteri Bintang mengaku sedikit lega, meski tetap menekankan pentingnya pendampingan psikososial bagi anak korban.

“Korban sudah dalam kondisi yang sangat baik. Pendampingan yang yang sangat baik sudah dilakukan Pak Kapolres (Sumedang) dan jajarannya kepada korban saya sampaikan terima kasih setinggi-tingginya. Kehadiran kami di sini untuk memastikan anak dalam kondisi yang baik,” jelas Menteri Bintang.

Di ruang terpisah, Menteri Bintang juga berdialog serta memberikan pesan khusus kepada tersangka. Kepada Menteri Bintang, tersangka mengaku khilaf dan menyesal telah melakukan kekerasan tersebut serta menerima segala keputusan hukum yang akan diberikan.

“Saya berpesan agar pelaku dalam proses hukumnya menyampaikan fakta apa adanya dan tidak berbelit-belit atau berubah-ubah. Ini agar memudahkan proses hukum yang berjalan,” ujar Menteri Bintang.

Menteri Bintang secara tegas mengajak semua pihak untuk bersama melindungi setiap anak, karena perlindungan anak adalah tanggung jawab bukan hanya orang tua dan keluarga anak saja, melainkan seluruh masyarakat. Menteri Bintang berharap kasus seperti ini tidak terulang di kemudian hari.

Editor: denkur | Sumber: Kemen PPPA

Berita Terkait

Ajukan Perlindungan ke LPSK Jika Konflik Pilkada Mengancam Jiwa
Kajari Bandung Ungkap Dugaan Korupsi Dana PIP, Tiga Tersangka Ditahan
Pilkada Sehari Lagi, Waspada Cuaca Ekstrem TPS Keliling Bisa Dilakukan di Lokasi Banjir
Nyoblos Pilkada Dua Hari Lagi, Pemprov Jabar Gelar Doa Lintas Agama
Bupati Dadang Supriatna Instruksikan BPBD Siaga Bencana di Kabupaten Bandung
Banjir Masih Merendam Delapan Kecamatan di Kabupaten Bandung
Hanyut Terseret Banjir Dayeuhkolot, Keberadaan Julaeha Masih Misteri
BNPB Imbau Masyarakat Waspadai Bencana Hidrometeorologi
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 26 November 2024 - 12:32 WIB

Ajukan Perlindungan ke LPSK Jika Konflik Pilkada Mengancam Jiwa

Selasa, 26 November 2024 - 09:51 WIB

Kajari Bandung Ungkap Dugaan Korupsi Dana PIP, Tiga Tersangka Ditahan

Selasa, 26 November 2024 - 09:37 WIB

Pilkada Sehari Lagi, Waspada Cuaca Ekstrem TPS Keliling Bisa Dilakukan di Lokasi Banjir

Senin, 25 November 2024 - 19:36 WIB

Nyoblos Pilkada Dua Hari Lagi, Pemprov Jabar Gelar Doa Lintas Agama

Senin, 25 November 2024 - 19:21 WIB

Bupati Dadang Supriatna Instruksikan BPBD Siaga Bencana di Kabupaten Bandung

Berita Terbaru


Wakil Ketua LPSK, Mahyudin (Foto: Ist)

HEADLINE

Ajukan Perlindungan ke LPSK Jika Konflik Pilkada Mengancam Jiwa

Selasa, 26 Nov 2024 - 12:32 WIB

Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Cakra Amiyana meresmikan Gedung A Sekretariat Daerah (Setda) hasil renovasi bangunan dan interior Gedung Setda, di Komplek Perkantoran Pemkab Bandung, Soreang, Senin (25/11/2024).(Foto: humas)

BANDUNG UPDATE

Renovasi Gedung Setda Kabupaten Bandung Habiskan Dana Rp10 M

Selasa, 26 Nov 2024 - 10:15 WIB