Tolak Klaim China Atas Natuna Utara, MPR Minta Siapkan Kekuatan Militer Penuh

Selasa, 7 Desember 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan (Foto: MPR/detikcom)

Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan (Foto: MPR/detikcom)

China sangat agresif mengklaim laut Natuna Utara sebagai wilayah kedaulatannya. Pemerintah Indonesia pun diminta menolak kalim itu dengan mengerahkan kekuatan penuh militer.


DARA – Permintaan itu setidaknya disampaikan Wakil Ketua MPR RI Syarief Hasan seraya mengecam sikap agresif China itu. Menurutnya, sikap China itu bersumber dari klaim tradisional tidak berdasar, nine dash line (sembilan garis putus-putus).

Syarief Hasan mengatakan, China tidak pernah berubah dan kerap kali menunjukkan sikap ekspansifnya di wilayah kedaulatan banyak negara. Untuk itu, Syarief menegaskan agar pemerintah Indonesia mengambil sikap tegas dengan menolak semua klaim China.

“Saya meminta pemerintah untuk bersikap lebih tegas dan menolak semua klaim China itu. Kita tidak boleh berdiam diri atas sikap agresif China yang kian terlihat. Saya juga sangat menyayangkan Pemerintah China yang tidak pernah konsisten dengan perkataan dan tindakannya untuk tidak mengakui wilayah yurisdiksi Indonesia. Karena itu, tidak ada yang dapat dipegang dari semua ungkapan diplomatik China selama ini,” ujar Syarief seperti dikutip dara.co.id dari detikcom, Selasa (7/12/2021).

Politisi senior Partai Demokrat ini berpandangan bahwa wilayah di Laut Natuna Utara adalah zona eksklusif Indonesia yang kedaulatannya mutlak bagian dari NKRI, termasuk dalam hal melakukan eksploitasi sumber daya migas yang ada.

Ia menekankan, tidak ada satu negara pun yang berhak melarang apalagi mengklaim wilayah ini. Terlebih, bagi China yang menurutnya mendasarkan klaim tersebut pada klaim imajinatif dan tidak memiliki dasar sama sekali dalam hukum internasional.

Anggota Komisi Pertahanan DPR ini pun menilai sikap China berbahaya karena bisa saja klaim-klaimnya di masa depan melebar dari yang akhir-akhir ini disampaikannya.

“Ini tentu menjadi catatan penting atas relasi diplomatik Indonesia dan China. Benar bahwa China adalah salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, tetapi jangan lupa posisi Indonesia sangatlah penting dan strategis bagi China, terutama pasokan bahan baku dan komoditas,” ujarnya.

Masih dikutip dari detikcom, Syarief menjelaskan Indonesia juga merupakan pasar yang besar bagi China. Oleh karena itu, menurutnya tidak ada alasan untuk kita tunduk dan melempem dari tindakan China yang semakin melampaui batas.

Menurut Syarief, satu-satunya langkah paling mungkin dalam menghadapi agresivitas China adalah dengan memperkuat kapasitas militer, terutama di wilayah yang juga diklaim oleh China. Ia menerangkan kekuatan Badan Keamanan laut (Bakamla), TNI AL, Pol Air, dan segenap komponen pertahanan lainnya harus dikerahkan secara optimal agar China tidak semakin semena-mena dengan Indonesia.

Ia pun meminta pemerintah untuk tidak hanya berhenti pada retorika diplomatik, namun juga nyata menunjukkan kesiapan militer Indonesia menghadapi kemungkinan terburuk.

“Tidak sekali ini saja China menunjukkan inkonsistensinya. Saya khawatir China juga sudah punya rencana tertentu untuk menegaskan klaimnya di wilayah absah di banyak negara, termasuk Indonesia,” tutur Syarief.

“Bagi Indonesia, tidak ada langkah lain kecuali mempersiapkan kekuatan militer secara penuh untuk menolak semua klaim China itu. Indonesia harus tegas dan nyata bersiap-siap,” tandasnya.

Editor: denkur

 

Berita Terkait

Tim PWI Tinjau Cepat Lokasi Rumah Subsidi Wartawan, Ketua Umum PWI Apresiasi Komitmen Pemerintah
Nyaman dan Aman: Solusi Praktis Pakaian Dalam Sekaligus Atasan bagi Pra Remaja dari UNIQLO
Kabar Terbaru Kasus Dugaan Pelecehan Pasien oleh Oknum Dokter Kandungan di Garut
Putusan Sela PN Jakarta Pusat Tegaskan Hendry Ch Bangun Sah Ketum PWI
Tarif Mulai Rp5.000, LRT Jabodebek Jadi Pilihan Nyaman untuk Libur Long Weekend 18-20 April 2025
PWI Dukung Program Rumah Bersubsidi untuk Wartawan, Tak Ganggu Independensi Pers
Update Kasus Pelecehan Seksual di RSHS Bandung, KKI Cabut Izin Praktik Oknum Dokter Ini
KAI DAOP 5 Serap Ribuan Tenaga Kerja Kontrak
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 18 April 2025 - 10:28 WIB

Tim PWI Tinjau Cepat Lokasi Rumah Subsidi Wartawan, Ketua Umum PWI Apresiasi Komitmen Pemerintah

Kamis, 17 April 2025 - 18:38 WIB

Nyaman dan Aman: Solusi Praktis Pakaian Dalam Sekaligus Atasan bagi Pra Remaja dari UNIQLO

Kamis, 17 April 2025 - 18:29 WIB

Kabar Terbaru Kasus Dugaan Pelecehan Pasien oleh Oknum Dokter Kandungan di Garut

Kamis, 17 April 2025 - 13:51 WIB

Putusan Sela PN Jakarta Pusat Tegaskan Hendry Ch Bangun Sah Ketum PWI

Kamis, 17 April 2025 - 11:01 WIB

Tarif Mulai Rp5.000, LRT Jabodebek Jadi Pilihan Nyaman untuk Libur Long Weekend 18-20 April 2025

Berita Terbaru