Sasaran strategis pembangunan nasional, antara lain menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berisiko tinggi.
DARA | JAKARTA – Dalam upaya penurunan indeks risiko bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar Lokakarya Penilaian Indeks Ketahanan Daerah (IKD), di Jakarta, kemarin. Kegiatan ini diikuti perwakilan 84 kab/kota dan 16 provinsi dengan total peserta 149 yang berasal dari perwakilan BPBD dan Bappeda.
Menurut Direktur Pengurangan Risiko Bencana (PRB) BNPB, Dr. Raditya Jati, S.Si, M.Si, dalam sambutannya, banyak tantangan yang harus dihadapi saat ini, seperti kemiskinan, degradasi lingkungan, perubahan iklim, pembangunan di daerah rawan bencana, dan tata ruang yang tidak berbasis PRB. “Tahun 2020 menjadi target PBB dan beberapa negara di dunia untuk meningkatkan strategi PRB di tataran nasional dan daerah,” katanya, dilansir bnpb.go.id.
Masih menurut dia, butuh peran pemerintah provinsi untuk dapat mengkoordinasikan penilaian IKD dimasing-masing kab/kotanya. Sehingga, dapat diketahui penilaian secara nasional.
“Selain itu, sudah diterbitkannya PP No. 2 Tahun 2018 dan Permendagri 101/2019 tentang standar pelayanan minimal sub urusan bencana setiap daerah diharapkan dapat mengimplementasikannya,” ujar dia.
Kabag Penyusunan Program dan Anggaran 1 BNPB, Yuz Rizal, DCN, M.Epid, menyampaikan materi terkait Rancangan Renstra BNPB Tahun 2020-2024 dengan visi terwujudnya Indonesia tangguh bencana untuk pembangunan berkelanjutan. Sesuai RPJMN 2020-2024, ia menyebutkan, isu strategis kebencanaan yang dihadapi saat ini adalah tingginya kerentanan dan risiko bencana di daerah.
“Sehingga, arah kebijakan yang tetapkan adalah meningkatkan upaya pengurangan risiko bencana dan adaptasi perubahan iklim,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan
