Pagu anggaran pembangunan desa melalui usulan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), se-Kabupaten Bandung Barat (KBB) tahun 2022, mencapai Rp34,5 miliar lebih.
DARA – Anggaran sebesar itu dialokasikan untuk pemulihan perekonomian masyarakat di pedesaan pasca pandemi Covid-19.
Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Sumber Daya Alam (SDA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) KBB, Tajudin mengatakan, dari 16 kecaman rata-rata mengusulkan anggaran pembangunan tahun 2022 antara Rp1,5 miliar atau Rp2 miliar.
Anggaran tersebut sesuai hasil usulan dari desa, yang dibahas dalam Musrenbang tingkat kecamatan. Untuk usulan paling besar dari Kecamatan Lembang, Saguling, Cipeundeuy dan Parongpong, usulan terkecil.
Sedangkan pengalokasiannya, berbeda-beda disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa. “Besaran usulan anggaran, tiap-tiap kecamatan variatif. Tergantung IPM (Indeks Pembangunan Manusia), jumlah penduduk, luas wilayah dan variable lainnya,” tutur Tajudin, di Ngamprah, Jum’at (19/3/2021).
Sekarang usulan tersebut, tengah digojlok di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing. Tahapan selanjutnya, ajuan dari SKPD divalidasi di Bapelitbangda, kemudian diajukan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Untuk garapan di bawah naungan bidang perekonomian dan SDA, ada enam SKPD seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Peternakan, Dinas Pertanian serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Hanya untuk tahun ini, kata Tajudin, tidak ada usulan menyangkut DPMPTSP.. “Usulan-usulan dari desa itu, bisa dimonitor di SIPD (Sistim Informasi Pembangunan Daerah. Karena sistem pengajuan anggaran sekarang ini secara SIPD,” ujar Tajudin.***
Editor: denkur
